POLMAN — Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025, ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengeluhkan belum cairnya Anggaran Dana Desa (ADD). Sebanyak 144 Kades terdampak, dengan berbagai aktivitas desa menjadi fakum akibat keterlambatan pencairan.
Berbagai upaya koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak terkait di Kabupaten Polman hingga kini belum membuahkan hasil. Padahal, ADD seharusnya tidak boleh mengalami keterlambatan pencairan karena merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga integritas pemerintahan desa.
Situasi ini telah memicu gejolak sosial, dengan aksi demonstrasi di beberapa tempat disertai teriakan tuntutan dari para Kades. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Polman, Haidir S.IP., M.M., membenarkan keluhan para Kades yang merasa terbebani akibat tertundanya pencairan ADD.
Ia juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2023, namun saat itu hanya berlangsung selama tiga bulan sebelum ADD akhirnya dicairkan. Saat ini, ada harapan bahwa Bupati Polman yang baru terpilih akan segera membayarkan ADD sebelum Lebaran. Namun, sejumlah pihak masih meragukan hal tersebut mengingat waktu yang semakin mepet.
Jika ADD tidak segera dibayarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih besar, baik dari segi sosial maupun pemerintahan. Persoalan ini semakin kompleks dengan dugaan bahwa keterlambatan ADD merupakan dampak dari kekalahan Mantan Bupati Polman, Andi Ibrahim, dalam Pilkada baru-baru ini.
Sejumlah pihak mendesak agar baik Mantan Bupati Andi Ibrahim maupun Bupati terpilih segera turun tangan untuk memberikan kejelasan dan meredakan keresahan para Kades. Bahkan, keterlibatan Menteri Dalam Negeri juga sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Upaya konfirmasi kepada Mantan Bupati Andi Ibrahim masih menemui kendala, karena hingga kini ia sulit ditemui.
(Tim)
