SINJAI, Kosongsatunews.com – Desa Bonto Katute, yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, kini menghadapi krisis infrastruktur, mengancam kualitas hidup masyarakatnya. Jalan poros utama yang seharusnya memudahkan akses ke ibukota kecamatan malah menjadi hambatan besar, mendesak pemerintah untuk segera bertindak.
Warga setempat melaporkan bahwa perjalanan menuju pusat Kota Kecamatan Sinjai Borong dan Kota Sinjai semakin rumit dan memakan waktu yang tidak efisien. Jalan yang rusak parah menghambat akses ke fasilitas penting seperti rumah sakit dan sekolah, memperburuk kehidupan sehari-hari dan ekonomi lokal yang sudah tertekan.
Jalan yang menghubungkan Bonto Katute dengan Desa Palangka hanya sebagian diaspal dengan hotmix, sementara sekitar 2 kilometer masih berupa jalan tanah yang belum diperbaiki. Keadaan ini membuat mobilitas antar desa menjadi sangat sulit, memperburuk kesulitan akses yang dihadapi warga. Desakan dari masyarakat agar sisa jalan segera diaspal semakin kuat, untuk mempermudah perjalanan ke pasar dan layanan penting lainnya.
Kondisi jalan menuju ibukota kecamatan di pendakian batas Bonto Katute-Barambang semakin memprihatinkan. Jalan yang terjal dan penuh kerusakan ini berpotensi menyebabkan kecelakaan serius, terutama saat musim hujan ketika jalan menjadi licin dan berbahaya. Risiko kecelakaan ini menambah beban bagi pengendara yang harus melintasi jalan tersebut setiap hari.
Selain itu, jalan menuju Desa Polewali melalui poros Coddong juga berada dalam kondisi buruk. Jalan kabupaten ini, di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Kerusakan ini memaksa pengendara untuk ekstra hati-hati, terutama saat malam hari dan dalam kondisi cuaca buruk.
Yang lebih mendesak adalah kondisi jalan poros yang menghubungkan Bonto Katute dengan ibukota kecamatan, yang merupakan jalan provinsi di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan. Jalan ini memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas akses dan mengurangi risiko kecelakaan yang lebih besar.
Satu isu besar yang mencuri perhatian adalah proyek pengaspalan jalan poros Bonto Katute menuju ibukota kecamatan pada tahun 2023 dengan anggaran miliaran rupiah. Meskipun proyek ini sudah mencapai 80 persen, pekerjaan terhenti karena kontraktor pelaksana, PT. Maccolilolo, menghentikan proyek setelah hanya 20 persen dari anggaran yang dicair (hanyan uang muka proyek ). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan memerlukan investigasi mendalam untuk memahami penyebab ketidakselesaian proyek.
Proyek ini menghadapi sejumlah kendala yang belum dijelaskan dengan baik, menambah ketidakpastian dan kekhawatiran tentang penggunaan dana miliaran rupiah tersebut. Investigasi mendalam sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik serta menjelaskan mengapa proyek yang seharusnya selesai tepat waktu belum juga tuntas.
Penting bagi pemerintah daerah dan provinsi untuk segera bertindak dalam memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Langkah-langkah cepat ini akan memperlancar akses ke layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pihak-pihak terkait harus menyelesaikan proyek yang tertunda dan menangani masalah yang ada dengan segera untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.
Pantauan langsung kosongsatunews.com pada Sabtu, 7 September 2024, menegaskan betapa mendesaknya perbaikan jalan di wilayah ini. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, memastikan kehidupan masyarakat normal dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar.
Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan masih dalam proses konfirmasi mengenai proyek ini hingga berita ini tayang. Penjelasan dari pihak terkait sangat dinantikan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan memastikan bahwa proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Pengawasan ketat dan tindakan cepat sangat penting untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan serta memastikan dana publik digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.(Yusuf Buraerah)
