Penulis: Muhammad Yusuf Buraerah, SH
OPINI – Pilkada serentak yang akan berlangsung, Rabu 27 November 2024, menjadi momentum penting bagi masyarakat Sinjai untuk menentukan arah pembangunan daerah di masa depan. Harapan besar tertuju pada hadirnya pemimpin visioner yang mampu membawa perubahan signifikan. Namun, di balik optimisme ini, ancaman serius dari praktik politik uang dapat mencederai integritas demokrasi.
Bawaslu Sinjai, komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap politik uang, khususnya di masa minggu tenang. Langkah ini dianggap esensial untuk memastikan keputusan pemilih benar-benar didasarkan pada visi, misi, dan kompetensi calon, bukan karena pengaruh materi. Meski demikian, efektivitas pengawasan ini menjadi tanda tanya besar di tengah berbagai tantangan yang ada.
Salah satu tantangan utama adalah membangun kepercayaan publik bahwa lembaga pengawas pemilu bersikap netral dan tidak terlibat dalam praktik politik uang. Transparansi dan integritas menjadi kunci utama untuk menjawab keraguan masyarakat. Tanpa ini, upaya pemberantasan politik uang akan sulit mencapai hasil yang maksimal.
Transparansi dapat diwujudkan melalui langkah konkret, seperti pelibatan aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan responsif akan mendorong partisipasi publik dalam menjaga proses pemilu yang bersih. Selain itu, tindak lanjut yang terbuka atas setiap laporan menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu dalam menegakkan aturan.
Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam melawan politik uang. Edukasi politik yang berkelanjutan perlu digencarkan melalui berbagai media dan forum diskusi. Kesadaran kolektif tentang dampak negatif politik uang dapat mendorong warga untuk menolak iming-iming materi dari calon yang tidak bertanggung jawab.
Secara hukum, praktik politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 187A. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk memengaruhi pemilih dapat dijatuhi pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Sanksi ini merupakan landasan yang kuat untuk menindak pelaku politik uang.
Bawaslu harus memastikan bahwa penegakan hukum ini berjalan tanpa pandang bulu. Baik pemberi maupun penerima politik uang harus dikenai sanksi tegas sesuai aturan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menciptakan preseden positif bagi pelaksanaan pemilu di masa mendatang.
Praktik politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga menciptakan pola kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemimpin yang terpilih melalui cara ini cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan publik.
Selain itu, politik uang berisiko besar merugikan masyarakat secara jangka panjang. Pemimpin yang berinvestasi melalui politik uang biasanya akan memprioritaskan pengembalian investasi tersebut daripada mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan. Akibatnya, visi jangka panjang untuk kemajuan daerah menjadi terabaikan.
Untuk mengatasi masalah ini, sinergi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sangat diperlukan. Koordinasi yang efektif antar-lembaga akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Pendekatan kolaboratif ini dapat mempersempit peluang terjadinya kecurangan dalam proses pemilu.
Publikasi penanganan kasus politik uang secara terbuka dan transparan juga diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil, Bawaslu dapat menunjukkan komitmennya dalam menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Momentum pilkada ini seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat Sinjai untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki visi jangka panjang. Pemimpin visioner adalah mereka yang mampu merancang strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memiliki integritas yang tak tergoyahkan.
Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang menjadi fondasi utama dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Dukungan publik terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas akan mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas.
Sinjai memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah dengan memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata. Pemimpin seperti ini tidak hanya akan fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang menjadi aset utama daerah.
Pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat Sinjai untuk menegaskan komitmennya pada demokrasi yang bersih dan bermartabat. Dengan menolak politik uang dan memilih berdasarkan nilai-nilai integritas, masyarakat dapat memastikan bahwa masa depan Sinjai ada di tangan yang tepat.
