Kosongsatunews.com, Kini Banyak oknum sesak napas terutama yang mafia tanah, yang sengaja menghalangi masyarakat untuk memperoleh sertifikat kini menjerit, bahkan ada dipolisikan kerna mencoba menghalangi BPN untuk melakukan pengukuran, dengan berbagai dalil.
Kisrupun terjadi, Kota Parepare, Sulsel, menjadi polemik dengan banyaknya masyarakat yang seharusnya di sertifikatkan tanahnya sebab puluhan tahun di tempati, bahkan sudah beranak cucu di lokasi lahan tersebut, tapi ada oknum kelurahan menghalangi, hingga pihak BPN Parepare urung mengukurnya,
Hal tetsebut dilakukan oknum Kelurahan Lemoe sudah sekian lama, padahal program PTSL Persiden Jokowi ďinilai masyarakat sangat baik untuk meringankan beban masyarakat untuk memperoleh sertifikat lahannya yang sekian puluhan Tahun di tempati, demikian yang dialami, salah satu warga bernama Lawise (76) dan kawan kawan. Yang tinggal di Kelurahan Lemoe Parepare.
Makanya diminta pihak BPN , secara selektif memeriksa sertifikat yang di terbitkan BPN puluhan Tahun yang lalu, ada yang diduga sertifikat tidak melalui pengukuran, dan tanpa batas batas langsung jadi.
Sertifikat seperti itu membuat masyarakat menderita, dan menjadi ajang bisnis mafia tanah.
Dengan kejadian itu, Sulhayat SH.salah Seorang Pengacara dan Aktifis angkat bicara, mengenai niat baik Persiden
dengan adanya PTSL untuk meringankan masyarakat untuk memperoleh sertifikat, namun sayangnya masih ada oknum, yang mencoba bermain api.
Namun oknum seperti itu sebaiknya menyadari diri sebelum tergilas, sebab pasti Pers dan LSM akan berteriak, jika memang ada kecurangan.
Dalam pada itu, Hasbullah dari LSM LAKI, berharap pada pihak kiranya Program Persiden tentang PTSL di taati, karena konsekwensinya berat jika ada aparat yang mencoba bermain di luar jalur, apalagi dapat di pastikan *MEROBEK” cltra institusinya jika melanggar aturan, “ini bukan main main,”, jelas Ullah. (Tim)
