KOSONGSATUNEWS.COM, SIDRAP,– Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Naharuddin Sadeke, ST, mengapresiasi langkah Bulog Makassar yang telah berkolaborasi dengan Bulog Sidrap dalam upaya meningkatkan penyerapan gabah petani.
Menurut legislator dari Partai Demokrat itu, sinergi antara kedua pihak sangat penting untuk menjaga kestabilan harga gabah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah masa panen.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bulog Makassar dan Bulog Sidrap yang telah bekerja sama secara aktif dalam rangka penyerapan gabah di Wilayah kita. Ini merupakan langkah nyata yang perlu didukung bersama,” ujarnya. Senin, 21 April 2025. Pagi
Naharuddin juga menekankan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, menurutnya. Upaya tersebut juga mendukung salah satu program unggulan Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nur Kanaah yang fokus pada pemberdayaan petani dan optimalisasi hasil pertanian lokal.
Ia menambahkan, DPRD Sidrap siap mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk mendukung program-program penyerapan hasil panen agar distribusi dan stok pangan tetap terjaga.
“Kolaborasi ini harus terus ditingkatkan agar hasil pertanian masyarakat benar-benar terserap secara optimal oleh Bulog,” imbuhnya.
“Pada Kamis, (17/4/2025). Karmila Hasmin Marunta, Pemimpin Perum Bulog Makassar berkunjung ke pabrik penggilingan padi milik keluarga di Kecamatan Baranti, Sidrap,” ucap Nahar
Dikutip dari Makassar tribunnews.com pada Rabu (16/4), Pemimpin Cabang Perum Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta. Mengatakan, bahwa Stok beras cukup untuk 14 bulan ke depan.
Karmila juga menyebut Realisasi penyerapan beras Bulog Makassar saat ini capai 41.118 ton (145% dari target 28.350 ton)
Dimana kata dia, Panen raya masih berlangsung, penyerapan diprediksi terus bertambah hingga akhir April 2025.
Program swasembada pangan nasional targetkan 3 juta ton penyerapan hingga 30 April 2025.
“Sulsel dinilai tidak perlu impor, namun kebijakan impor tetap wewenang pusat.” Ungkap Karmila.(MDS)
