MAMASA — Pengelolaan Dana Desa Indo Banua, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa kembali menjadi sorotan tajam warga setempat. Praktik yang diduga sarat dengan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa kini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang merasa bahwa dana desa dipermainkan oleh elit kekuasaan lokal.
Berdasarkan keterangan masyarakat terpercaya yang dikonfirmasi wartawati media ini pada beberapa hari lalu, hingga saat ini belum terlihat adanya perubahan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat menilai, praktik pengelolaan keuangan desa tersebut masih dikendalikan oleh lingkaran keluarga kepala desa sendiri.
“Pemerintahan desa seolah dikuasai oleh keluarganya sendiri. Transparansi dan akuntabilitas hampir tidak ada. Ini jelas bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” ujar salah satu sumber yang identitasnya sengaja dirahasiakan.
Indikasi nepotisme semakin menguat ketika wartawati media ini mencoba melakukan klarifikasi terkait persoalan tersebut beberapa pekan lalu. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak ditanggapi langsung oleh kepala desa, melainkan oleh anak kandungnya yang justru mengambil alih komunikasi resmi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa roda pemerintahan di Desa Indo Banua dijalankan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kekecewaan masyarakat pun kian meningkat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun tindakan tegas dari pihak Inspektorat Kabupaten maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Warga menilai kedua instansi tersebut terkesan tutup mata dan tidak peka terhadap berbagai permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat desa.
Lebih lanjut, beredar pula isu bahwa beberapa aktivis dan LSM terlibat dalam upaya meredam isu tersebut dengan menjadi “pahlawan kesiangan”. Masyarakat khawatir jika hal ini dibiarkan, praktik korupsi dan nepotisme akan menjadi budaya turun-temurun di lingkungan pemerintahan desa.
“Dana desa itu uang negara, uang rakyat. Bukan milik pribadi kepala desa atau keluarganya,” ujar warga lain dengan nada tegas.
Sorotan tajam terhadap kepemimpinan Kepala Desa Indo Banua ini bukanlah isapan jempol. Warga kini menunggu ketegasan pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum untuk merespons kasus yang dinilai sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian.
Apabila aparat terkait tidak segera mengambil langkah konkret, ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan desa akan semakin meluas. Pada akhirnya, korban sesungguhnya adalah masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program Dana Desa.
Masyarakat berharap hukum dapat ditegakkan dengan adil dan aparat pengawasan berpihak pada rakyat, bukan pada pejabat yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi dan keluarga. (Ayu)
