MEDAN – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Sumatera Utara, Paulus P.G., S.H., M.H., C.Md., C.Vapol., C.Neg., kembali menyoroti kinerja Kapolres Nias beserta jajarannya. Ia menilai penegakan hukum di wilayah tersebut belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, di tengah banyaknya kasus yang belum terungkap tuntas serta maraknya peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Paulus, hingga saat ini masih terdapat sejumlah perkara krusial yang menjadi sorotan publik namun belum menemukan titik terang. Di antaranya kasus kematian siswi SMK yang diduga mengalami kekerasan seksual sebelum meninggal dunia, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berujung pada kehamilan, dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kecamatan Alasa, serta berbagai kasus lainnya yang masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Publik tidak membutuhkan pencitraan, publik membutuhkan kepastian hukum. Ketika banyak kasus besar yang menyita perhatian masyarakat belum memperoleh kejelasan, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menanganinya,” tegas Paulus.
Ia juga menanggapi publikasi yang disampaikan melalui media sosial Polres Nias terkait keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus narkoba. Menurutnya, langkah tersebut tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan secara menyeluruh, mengingat fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terus berkembang pesat dan menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
“Pengungkapan beberapa kasus narkoba hanyalah sebagian kecil dari fenomena yang terjadi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredarannya semakin terstruktur dan masif di Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, maupun Kota Gunungsitoli,” ujarnya.
Paulus menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mampu membuktikan komitmennya dengan memberantas jaringan hingga ke akar-akarnya, bukan hanya sebatas menangkap pengguna atau pelaku tingkat bawah.
Ia juga mengingatkan arahan dari pimpinan nasional hingga daerah yang telah menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto, hingga Gubernur Sumut Bobby Nasution telah sepakat menyatakan narkoba sebagai musuh bersama yang harus diperangi secara total.
“Jika Presiden, Kapolri, Kapolda Sumut, dan Gubernur telah memiliki komitmen yang sama, maka seluruh jajaran di daerah wajib menunjukkan keseriusan yang setara. Jangan sampai ada kesan seolah-olah maraknya peredaran narkoba dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Oleh karena itu, PDI Sumut mendesak Kapolda Sumatera Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Nias dan jajarannya. Evaluasi tersebut difokuskan pada penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik serta efektivitas upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya.
“Masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui seremonial dan publikasi semata, melainkan melalui keberhasilan nyata dalam mengungkap kasus dan memberantas kejahatan hingga ke akar-akarnya,” pungkas Paulus.
(TIM/Ayu)
