Makassar, kosongsatunews.com – Peringatan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, dihadiri oleh PNS Pemprov Sulsel, di halaman rumah jabatan Gubernur, selasa (01/10). Berlangsung khidmat dan diakhiri dengan arahan Gubernur Nurdin Abdullah.
Gubernur Nurdin Abdullah, berpesan, agar para PNS lingkup pemprov menyikapi kondisi terakhir demo mahasiswa, terkait dengan penolakan revisi KUHP dan undang-undang KPK yang baru disahkan.
“Pesan adik-adik kita mahasiswa, bahwa telah ditindaklanjuti pemerintah, dengan menunda revisi KUHP dan melakukan kajian terhadap UUD KPK yang telah disahkan. Sampaikan juga, kepada masyarakat agar semuanya kembali normal belajar, dan bekerjalah baik-baik sebagaimana biasanya,” tutur Gubernur Sulsel.
Ditegaskannya, terkait upaya penyusunan dan tata kelola efesiensi anggaran pemprov sulsel tahun 2020, itu terus dilakukan.
“Hasil efesiensi itu akan kita arahkan untuk belanja langsung kegiatannya, dan dapat dinikmati masyarakat dan juga akan digunakan untuk peningkatan tunjangan dan kesejahteraan pegawai,” jelas Nurdin Abdullah.
Lebih jauh dijelaskannya, anggaran OPD, harus disusun berdasarkan kebutuhan, bukan daftar keinginan.
“Dan proses lelang barang dan jasa, agar dilakukan percepatan di awal tahun depan. Sehingga, serapan anggaran kita lancar dan hal itu akan berdampak, terhadap terbukanya lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Nurdin Abdullah meminta, untuk menggali sumber-sumber dana yang lain, seperti: dana transfer APBN dan swasta. Jadi tak selalu bertumpu semata pada APBD.
Lanjutnya, penguatan pola kerja OPD, itu harus bekerja sinergi dan tim harus solid.
“Tidak ada lagi kerja sektoral atau kerja sendiri-sendiri,” tandas Sang Professor.
(Syahrir AR)