Bantaeng, kosongsatunews.com — Salah satu strategi pendekatan percepatan pembangunan di Sulsel, adalah pendekatan percepatan pembangunan yang berbasis pedesaan. Apabila desa dikelola dengan bebagai inovasi, melalui tata kelola yang maju, maka dipastikan percepatan pembangunan di Sulsel akan dapat dipacu, guna menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut berlangsung pada hari selasa tanggal 05/10/19, di gedung balai kartini, Kabupaten Bantaeng, dilaksanakan sebuah agenda penting Bimtek Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui penguatan PPID Desa.
Kegiatan Bimbingan Tehnik (Bimtek) standarisasi layanan keterbukaan informasi publik desa, yang dihadiri dan dibuka langsung, oleh Gubernur Nurdin Abdullah. Turut hadir, yakni: unsur Forkopimda, para Bupati, sejumlah OPD, para Camat, Kepala Desa, Sekdes se Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto, dengan jumlah peserta sebanyak, 650 orang.
Gubernur Nurdin Abdullah, dalam sambutannya menyampaikan, agar tata kelola pemerintahan desa dilakukan secara transparan. Juga, melibatkan partipasi publik dalam membangun mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan, Kepala Desa yang berkarya baik pasti akan dicintai rakyatnya.
“Pastinya para Kepala Desa, tidak terganggu dengan hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, sehingga para Kepala Desa telah mengelola dana desa secara akuntabel,” beber Gubernur Sulsel.
Ditambahkannya, dirinya menginginkan para Kepala Desa lebih tenang dan fokus, untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memajukan desanya.
“Terkait dengan lomba desa kita akan menilai secara objektif. Tim penilai tak usah dilayani dan diservis sehingga dengan pendekatan desa tersebut dapat juara. Dimana dalam hal ini, kita ingin benar ada prestasi yang kita raih sehingga desa itu dapat memenangkan lomba desa,” jelas Prof Nurdin Abdullah.
Lanjutnya, ia akan memberikan penghargaan (reward) bagi desa yang meraih juara.
“Saya akan berikan reward, bagi desa yang juara. Kita akan kasih dana satu milyar, juara dua 750 juta, juara tiga 500 juta, supaya ada motivasi desa untuk berpacu,” tandas Professor sejuta karya.
Bahkan para kades diminta untuk menyusun perencanaan. Lanjutnya, Menyesuaikan dengan potensi desa, menyesuaikan dengan program unggulan Provinsi Sulsel, yaitu: pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan parawisata, dan merawat lingkungan.
“Perlu dijelaskan disini, apabila desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi, maka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana, bukan hanya dari dana desa atau Alokasi Dana Desa (ADD), tapi juga dana bantuan Provinsi ke setiap Kabupaten, yang diteruskan kepemerintahan desa,” urai Nurdin Abdullah.
Di sisi lain, Kadis Kominfo SP Sulsel, Andi Hasdullah, mengatakan, bahwa keterbukaan informasi publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tata kelola Pemdes dengan baik. Menurutnya, interaksi dan partisipasi publik desa dalam membangun desa, diarahkan agar rakyat di desa merasa memiliki dan bangga, sehingga akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya. Muara akhirnya, adalah lahir apa yang disebut pemberdayaan masyarakat.
Perlu diketahui, kata Hasdullah, bahwa acara ini akan terus berlanjut pada gelombang berikut, untuk menyasar 2225 desa, khususnya di Sulsel.
“Untuk itu kita kawal bersama, dalam menghadirkan desa yang transparan dan akuntabel sehingga melahirkan desa maju dan mandiri di Sulsel,” pungkas Andi Hasdullah.
(Syahrir AR)
