kosongsatunews.com, WAJO–Bupati Wajo menginstruksikan kepada Camat dan Kepala Desa untuk mengawal dengan baik, penyaluran Bantuan Sosial kepada warga yang terdampak Covid- 19.
Bantuan Sosial dari pemerintah, sarat dengan potensi konflik, karena menyangkut soal perasaan. Salah satu pemicunya adalah data yang turun adalah data tahun 2015.
Hal tersebut disampaikan Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud Msi, saat memimpin rapat pemantapan penyaluran Bantuan Sosial, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Wajo, Sekda Wajo, Inspektorat, Kepala OPD, Camat dan Ketua Apdesi, Kepala pos Sengkang dan Bone, Kepala BNI, Kepala BRI dan Kepala Bappelitbangda.
Rapat ini membahas mekanisme penyaluran Bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Virus Corona.
Dalam rapat tersebut,
Amran Mahmud mengharapkan peran serta Camat dan Kepala Desa, dalam mengawal penyaluran bantuan ini.
“Saya instruksikan kepada Camat dan Kades agar mengawal kegiatan ini. Data yang ada ditempel di papan informasi, agar masyarakat tahu siapa – siapa yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Amran Mahmud, akan dibentuk Posko pengaduan baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan.
“Kita juga akan membentuk tim cepat untuk menyelesaikan pengaduan. Memverifikasi dan mengecek laporan yang masuk,” katanya.
Wakil Bupati Wajo, Haji Amran.SE, mengharapkan Inspektorat dapat mengawasi penyaluran bantuan ini.
Menurutnya, berbagai macam keluhan masyarakat sudah ia terima, terkait dengan bantuan selama Pandemi Covid- 19.
“Rumah jabatan Wakil Bupati saya jadikan Posko pengaduan bagi masyarakat,” ungkap Amran SE.
Sekertaris Daerah kabupaten Wajo, Amiruddin,S.Sos.M.Si, mengatakan, salah – satu kunci untuk memastikan keberhasilan penyaluran bantuan adalah tepat sasaran. Sangat diharapkan dukungan dari semua kalangan untuk mengantisipasi persoalan dilapangan.
“Pasti ada yang protes, olehnya itu, harus ada jawaban yang disiapkan. Kenapa misalnya orang meninggal masih ada namanya,” kata Amiruddin. (HMS/Adv)
