Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Enrekang Terapkan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Kosongsatunews.com, Enrekang
Pemerintah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membantu biaya operasional sekolah, serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi siswa.
Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni tentang Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Bagi sekolah penerima dana BOS, wajib menaati hal tersebut. Sebab, pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien, akan memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan, serta meningkatkan kualitas belajar siswa.
Prinsip-prinsip ini yang juga diterapkan SMKN 1 Enrekang. Bahkan sekolah yang beralamat di Jln. Poros Makassar-Tator Kalosi Kec. Alla Kab. Enrekang, dalam mengelola dana BOS menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.
Kepala SMKN 1 Enrekang, Basri menjelaskan prinsip manajemen berbasis sekolah adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menentukan komponen penggunaan dan pembelanjaan dana melalui mekanisme yang telah diatur, serta memberikan transparansi bagi pemangku kepentingan.
“Dana BOS yang kami terima dari pemerintah, dipergunakan untuk kepentingan sekolah. Tentu penggunaannya mengacu pada petunjuk teknis yang ada pada Permendikbud,” ujar Basri
Pada penggunaan dana BOS, kata dia, sekolah akan diawasi oleh berbagai pihak, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , hingga masyarakat.
Menurutnya, penggunaan dana BOS digunakan untuk berbagai hal, diantaranya pembiayaan penerimaan peserta didik, pengembangan perpustakaan, penyediaan buku teks dan non teks, evaluasi pembelajaran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
“Banyak hal yang dipergunakan dari dana BOS. Item-item tersebut sudah tercantum dalam juknis BOS. ,” tegasnya.
“mengenai pengadaan barang dan jasa kami juga sudah melalui SIPLah sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020”. Pungkasnya. (Afn/shl/mds)