Sidrap – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor wilayah Kemenag Sulsel, Jumat, 19 Juli 2024.
Kunker tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sidrap, Ahmad Salihim bersama Naharuddin Sadeke, Samsu Marlin dan Idam Masse.
Mereka diterima oleh Kakanwil Kemenag Sulsel, H Muhammad Tonang bersama beberapa pejabat lingkup kementerian agama Sulawesi Selatan.
Kunjungan tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi pada musim haji 2024 dan mencari solusi agar tidak terjadi pada musim haji 2025 yang akan lebih ketat lagi.
Wakil Komisi I DPRD Sidrap, Naharuddin Sadeke mengatakan pihaknya meminta agar jajaran Kemenag Sulsel untuk turun mengedukasi masyarakat tentang ibadah haji dan umroh.
“Jadi penyuluh dari Kemenag itu akan turun edukasi warga agar tidak boleh berhaji dengan menggunakan visa ziarah, harus visa haji resmi,” ujarnya.
Jangan sampai, kata Naharuddin dari Fraksi Demokrat itu ada korban dari travel-travel nakal yang kembali nekat menjual visa ziarah kepada masyarakat.
“Kami juga meminta agar Kanwil Kemenag Sulsel turun memeriksa semua perizinan travel mulai dari izin penyelenggaraan umroh maupun haji,” tegasnya.
Kakanwil Kemenag Sulsel, H Muhammad Tonang apresiasi kunjungan kerja DPRD Sidrap membahas masalah haji dengan menggunakan visa ziarah.
“Memang ini salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Dan Insya Allah dalam waktu dekat kami akan kumpulkan pemilik travel dan kepala Kemenag kabupaten/Kota,” ungkapnya. (dso/Ibe)
DPRD Sidrap Temui Kakanwil Kemenag Sulsel, Ingatkan Warga Tak Berhaji Pakai Visa Ziarah
TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor wilayah Kemenag Sulsel, Jumat, 19 Juli 2024.
Kunker tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sidrap, Ahmad Salihim bersama Naharuddin Sadeke, Samsu Marlin dan Idam Masse.
Mereka diterima oleh Kakanwil Kemenag Sulsel, H Muhammad Tonang bersama beberapa pejabat lingkup kementerian agama Sulawesi Selatan.
Kunjungan tersebut membahas sejumlah permasalahan yang terjadi pada musim haji 2024 dan mencari solusi agar tidak terjadi pada musim haji 2025 yang akan lebih ketat lagi.
Wakil Komisi I DPRD Sidrap, Naharuddin Sadeke mengatakan pihaknya meminta agar jajaran Kemenag Sulsel untuk turun mengedukasi masyarakat tentang ibadah haji dan umroh.
“Jadi penyuluh dari Kemenag itu akan turun edukasi warga agar tidak boleh berhaji dengan menggunakan visa ziarah, harus visa haji resmi,” ujarnya.
Jangan sampai, kata Naharuddin dari Fraksi Demokrat itu ada korban dari travel-travel nakal yang kembali nekat menjual visa ziarah kepada masyarakat.
“Kami juga meminta agar Kanwil Kemenag Sulsel turun memeriksa semua perizinan travel mulai dari izin penyelenggaraan umroh maupun haji,” tegasnya.
Kakanwil Kemenag Sulsel, H Muhammad Tonang apresiasi kunjungan kerja DPRD Sidrap membahas masalah haji dengan menggunakan visa ziarah.
“Memang ini salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Dan Insya Allah dalam waktu dekat kami akan kumpulkan pemilik travel dan kepala Kemenag kabupaten/Kota,” ungkapnya. (MDS)
