MAKASSAR – Angka inflasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) sejauh ini tetap terkendali berkat arahan Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) September 2024 sebesar 1,67, masih lebih rendah dari angka inflasi nasional yang mencapai 1,84 persen. Sedangkan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,52 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Sulsel, Aryanto, saat merilis kondisi perekonomian Sulsel, di Kantor BPS Sulsel, kemarin, Selasa, 1 Oktober 2024. Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman.
Terkait perkembangan inflasi Sulsel pada Bulan September 2024, Aryanto menjelaskan, pada Bulan September 2024 terjadi deflasi month to month (m-to-m) di Sulsel sebesar 0,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 105,52. Dari delapan kota IHK di Sulsel, lima kota mengalami deflasi secara (m-to-m).
“Deflasi terdalam terjadi di Watampone dan Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,21 persen, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Wajo yaitu sebesar 0,07 persen. Sementara itu kota IHK yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kota Parepare sebesar 0,35 persen,” jelas Aryanto.
Deflasi di Sulsel secara (m-to-m), ungkap Aryanto, didorong karena turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
“Komoditas utama penyumbang deflasi (m-to-m) pada September 2024, antara lain cabai rawit, cabai merah, tomat, beras dan bensin,” imbuhnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan, Pemprov Sulsel atas arahan Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, siap menjalankan dan mengimplementasikan apa yang seharusnya dilakukan Pemprov Sulsel sebagai pemerintah, sehingga inflasi bisa terkendali tetap dengan baik. Semua terstruktur berkat arahan pj Gubernur Sulsel Prof Zudan.
“Saya menganalogikan seperti ini, BPS ini dalam proses pengendalian inflasi ibaratnya seperti marka jalan. Kami di Pemprov, (Bapak) yang mewakili BI, Diskominfo dan Perindustrian Perdagangan adalah pengguna jalan. Wajib kami semua melihat rambu-rambu apa yang harus dilakukan. Kapan hati-hati, kapan lurus, kapan belok,” jelas Jufri Rahman.
Olehnya itu, lanjut Jufri Rahman, seluruh stakeholder siap mengikuti apa yang menjadi mapping dari BPS.
“Karena ke depan ini akhir tahun November Desember itu akan terjadi eskalasi aktivitas masyarakat karena Nataru (Natal dan Tahun Baru). Telur, beras, dan transportasi adalah item yang akan memengaruhi inflasi, kami siap berkolaborasi mengendalikan hal ini sesuai mapping dari BPS,” kata Jufri Rahman. (*)
