Sinjai, kosongsatunews.com – Proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Bongkong, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, kini menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya sejumlah masalah serius terkait pemanfaatannya. Proyek yang dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan ini, menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar dan sudah rampung sejak 2020. Namun, hingga kini, proyek ini menyisakan berbagai pertanyaan tentang efektivitas dan keandalannya.
Sumber yang dihubungi kosongsatunews.com, Rabu, 20/10/2024, mengungkapkan bahwa proyek ini seharusnya dilengkapi dengan teknologi Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) yang memungkinkan pengoperasian secara otomatis. Namun, kenyataannya, alat tersebut belum terpasang. “Anggaran besar ini memang ditujukan untuk teknologi canggih, tetapi hingga saat ini alat SCADA belum ada,” ungkap sumber tersebut, menegaskan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek yang terkesan tidak transparan.
Sementara, Nazrullah, Direktur PDAM Tirta Sinjai Bersatu, yang dikonfirmasi seputar persoalan ini, menjelaskan bahwa pengelolaan IPA Bongkong masih dilakukan secara manual karena ketiadaan peralatan SCADA. “Kami sudah mengajukan permintaan berkali-kali kepada Balai terkait penyediaan alat SCADA, tapi sampai sekarang belum dipasang. Kami hanya bisa menjalankan sistem ini secara manual,” keluh Nazrullah.
Ketiadaan teknologi SCADA tentunya menghambat optimalisasi pengoperasian IPA. Nazrullah menegaskan bahwa tanpa SCADA, pengawasan dan kontrol harus dilakukan secara langsung, sehingga efisiensi operasional menjadi sangat terbatas. “Dengan SCADA, kita bisa melakukan pengawasan dari jarak jauh, yang tentunya lebih efisien. Namun, tanpa alat ini, banyak potensi yang tidak bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
M. Yamin, yang saat ini menjabat sebagai Satuan Kerja (Satker) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, mengakui bahwa proyek IPA Bongkong selesai sebelum ia menjabat pada tahun 2022. Ia berjanji untuk mengecek masalah ini lebih lanjut. “Nanti kita cek, karena saya belum menjabat sebagai Satker saat proyek ini dikerjakan,” ujarnya.
Dari segi tujuan awal, proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sinjai. Namun, tanpa dukungan teknologi otomatisasi, keandalan sistem yang dibangun menjadi meragukan. “Tingginya anggaran seharusnya menjamin bahwa fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi terkini. Ketidakjelasan ini menimbulkan banyak pertanyaan,” tambah sumber yang menolak disebutkan namanya.
Pihak berwenang perlu mengevaluasi proyek ini secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan awal pemenuhan kebutuhan air bersih yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat Sinjai dapat tercapai. Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar proyek serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini,” harap Nazrullah.
Lebih dari sekadar ketidakpuasan masyarakat, masalah ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan proyek pemerintah. “Proyek seperti ini seharusnya memberi dampak positif bagi masyarakat. Namun, jika ada penyimpangan, hal ini bisa merugikan banyak pihak,” ungkap sumber lainnya.
Keterlambatan dalam pemanfaatan SCADA di proyek IPA ini bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga mencerminkan kekurangan dalam manajemen proyek secara keseluruhan. Banyak pihak berharap pemerintah bisa lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan lebih proaktif dalam memastikan bahwa proyek yang dibiayai oleh uang rakyat bisa memberikan manfaat yang maksimal.
Kosongsatunews.com masih berusaha menghubungi pihak-pihak terkait di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kendala dalam penyediaan SCADA pada proyek IPA Bongkong. Di tengah harapan akan evaluasi yang mendalam, masyarakat Sinjai menanti tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah air bersih yang krusial ini.(Yusuf Buraearah)
