Kosongsatunews-Puluhan anggota Komite Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (KPMPR) Kabupaten Pangkep menggelar aksi demonstrasi di depan Taman Musafir dan Kantor DPRD Pangkep, Senin (4/11) kemarin.
Sebagai wujud nyata realisasi fakta kekecewaan yang dianggapnya pemerintah kabupaten lamban menyelesaikan berbagai masalah yang dialami masyarakat.
Tiga sektor utama itu adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Koordinator lapangan, Moh Saing, dalam tuntutannya, diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar segera memperbaiki sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan Pangkep yang masih minim.
Pengunras juga menuntut perlunya evaluasi terhadap sejumlah kepala sekolah di sekolah-sekolah tertentu serta adanya pencopotan pengawas sekolah di Kecamatan Liukang Tangngayya.
Maka massa menilai bahwa pencopotan kadisdik juga dianggap perlu karena tidak mampu mengemban tugas dengan baik, tegas Saing.
Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi kinerja Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus serta Kepala Dinas Kesehatan yang diduga melakukan pembiaran terhadap masalah yang terjadi di rumah sakit, jelasnya.
Tuntutan berikutnya agar dokter spesialis dan tenaga kesehatan segera dihadirkan di RS Pratama Sailus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekaitan hal diatas, maka tahap evaluasi terhadap Kadinsos atas adanya dugaan pengambilan kartu PKH oleh pendamping di Kecamatan Liukang Tangaya, serta laporan masyarakat penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan dalam rekening mereka, perlu dilakukan.
Tidak kalah sorotan poinnya, desakan juga disinggung soal beberapa anggaran belanja yang diduga bermasalah, termasuk anggaran untuk kapal kecamatan, bantuan sosial, dan pembangunan rumah dinas puskesmas di Kecamatan Liukang Tangaya, itu perlu diselidiki, harapnya.
Ketua Komite Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (KPMPR) Kabupaten Pangkep, Wahyudi, menekankan bahwa aksi ini bukanlah ajang pencitraan lembaga atau kepentingan kelompok, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi nyata yang dialami masyarakat saat ini, tuturnya.
Wahyudi menambahkan bahwa sudah banyak masalah yang berlangsung bertahun-tahun namun belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah.
“Ini adalah panggilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Sayangnya, pemerintah daerah belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terus berlarut-larut,” tegas Wahyudi kembali.
Harapan pokok dalam tuntutan pengunjuk rasa adalah agar pemerintah memberikan klarifikasi mengenai dugaan pemotongan gaji tukang sapu jalanan yang dinilai tidak sesuai.
Mahasiswa berharap aksi ini dapat mengetuk pintu hati pemerintah untuk segera bertindak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. (*)
