Anggota DPRD Sidrap Desak Pemerintah Utamakan Produksi Lokal

SIDRAP – Pelaku usaha penggilingan padi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kini menghadapi ancaman serius akibat kebijakan impor beras yang baru-baru ini diterapkan pemerintah.

Kebijakan ini dinilai mengancam keberlangsungan usaha lokal dan membuat harga gabah di tingkat petani anjlok. Kondisi ini membuat banyak penggiling padi terancam merugi, bahkan gulung tikar.

Naharuddin, anggota DPRD Sidrap dari Fraksi Demokrat, menyuarakan keprihatinannya atas situasi tersebut dan berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan impor beras.

Menurutnya, kebijakan ini menyebabkan Perum Bulog tidak lagi bisa menyerap beras dari penggilingan lokal karena kuota yang sudah penuh, bahkan tidak bisa mengirimkan beras keluar daerah.

“Impor beras seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan produksi dalam negeri. Kami berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih berpihak kepada petani dan penggiling padi lokal. Sidrap adalah salah satu lumbung beras utama di Sulawesi Selatan,” tegas Naharuddin pada Rabu, 6 November 2024.

Naharuddin juga menambahkan bahwa kebijakan yang mendukung ketahanan pangan nasional seharusnya tetap memprioritaskan produksi dalam negeri.

Jika kebijakan impor terus berlanjut tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, ia khawatir dampaknya akan jauh lebih luas, bukan hanya terhadap penggiling padi, tetapi juga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pada produk lokal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Keberpihakan ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani dan mendukung perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pertanian,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, Naharuddin menyatakan komitmennya untuk mendorong dialog antara pemerintah daerah dan pusat guna mencari solusi yang lebih bijaksana bagi petani dan penggiling padi.

Ia berharap kebijakan yang diambil lebih proaktif dalam mendukung produksi lokal dan menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Para pengusaha penggilingan padi di Sidrap juga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah bijak agar mereka tetap bisa beroperasi dan kesejahteraan petani di Sidrap tetap terjaga. (MDS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *