Tandi Minanga salah satu aktivis yang juga ketua BPD desa talimbung kecamatan Tanduk kalua’ kabupaten Mamasa angkat bicara terkait banyaknya keluhan dari kalangan masyarakat Ahir Ahir ini.menurutnya, berdasarkan informasi yang dihimpun baik melalui medsos maupun melalui aduan masyarakat secara langsung salah satu masalah adalah banyaknya masyarakat yang mengeluh akibat BPJS mereka yang tidak aktif karena ulah pemerintah yang tidak membayar iuran BPJS mereka.sejak awal Januari tahun 2025, sehingga mereka terkendala dalam pengobatan,baik kepuskesmas maupun kerumah sakit.masalah lain adalah adanya aduan dan keluhan dari para kepala desa, Aparat desa, dan BPD yang siltap, operasional dan tunjangan mereka yang tidak kunjung dibayarkan sejak dari tahun 2023 sampai tahun ini ( 2025 ). menurut informasi yang kami dapat siltap dan operasional masih tersisa 2 bulan di tahun 2023 dan 7 bulan di tahun 2024.selain itu persoalan yang lain adalah, banyaknya aduan dari tenaga honorer,para Dokter, perawat yang gajinya juga tidak dibayarkan sejak beberapa bulan terakhir.ungkapnya.Kelalaian Pemda dalam membayarkan iuran BPJS,siltap aparat desa,gaji tenaga honorer yang seharusnya menjadi hak dasar setiap manusia merupakan hilangnya naruni dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat.jelas ketua BPD desa talimbung.ia menerangkan bahwa hal ini sangat disayangkan saat masyarakat kehilangan haknya dan tidak dapat mendapatkan akses kesehatan dibeberapa puskesmas dan rumah sakit.berdasarkan informasi sekitar 21ribu kartu BPJS yang ditanggung Pemda tidak aktif akibat dari kelalaian dan matinya nurani Pemda kabupaten Mamasa tidak membayarkan BPJS kesehatan.menurutnya hak _hak masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat adalah apalagi terkait dengan persoalan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat adalah masalah serius yang tidak boleh dibiarkan dan di penuhi oleh pemerintah dalam kondisi apapun. 
ia menambahkan bahwa seharusnya PJ Bupati kabupaten Mamasa ( Muhammad Zain ) melakukan evaluasi dalam pengelolaan keuangan untuk membayarkan apa yang menjadi hak masyarakat serta menjadikan prioritas dalam setiap kebijakan keuangan.PJ bupati Mamasa ( Muhammad Zain ) seharusnya melakukan evaluasi setiap OPD yang ada.jangan menghabiskan anggaran hanya untuk kegiatan _kegiatan yang sifatnya seremonial, sementara hak _ hak dan kebutuhan dasar masyarakat diabaikan.ketusnya.Dengan banyaknya persoalan ini, nurani kami begitu terpanggil hingga kami mengambil inisiatif dihari Rabu,kamis,Jumat mendatang kami bersama rekan _rekan Badan permusyawarakatan desa BPD sekabupaten Mamasa,para kepala desa, aparat desa,dan organisasi Mahasiswa seperti GMNI,LMND,GMKI,PMII,HMI,serta jaringan pemuda dan masyarakat sekabupaten Mamasa akan menggelar aksi besar _besaran yang tergabung dalam ALIANSI MASYARAKAT MAMASA BERSATU, sebagai bentuk terhadap pemerintahan kabupaten Mamasa sampai permasalahan _permasalahan krusial tersebut dituntaskan.tandaanya saya sebagai salah satu presidium aksi mengajak semua teman _teman yang masih punya nurani dan kepedulian untuk Mamasa , untuk tidak tinggal diam dan menikmati penderitaan yang ada .ayo kita bergerak dan berjuang bersama dihari Rabu mendatang.bukan lagi persoalan biasa,tapi menjadi krisis moral dan masalah kemanusiaan.seharusnya pemerintah hadir untuk kesejahteraan, kenyamanan dan pelayanan maksimal bagi masyarakat.tapi pemerintah tidak lagi punya nurani dan kepedulian terhadap masyarakat.untuk itu,kita hentikan semua aktivitas pemerintah yang ada.Tandaanya. ( Ayu )
