POLITIK
1. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan jika Prabowo kembali terpilih menjadi presiden pada 2029. Adik Prabowo itu, yang juga menjabat sebagai ketua Satgas Perumahan, dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, hari ini mengatakan, 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Jadi selama lima tahun kepemimpinan Prabowo, bakal ada 15 juta rumah yang dibangun. Jika kepemimpinan Prabowo berlanjut lagi selama lima tahun berikutnya, berarti akan terbangun 30 juta rumah dan apartemen.
2. Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama delapan bupati/wali kota di Provinsi Bali, kompak tidak hadir dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung mulai 21-28 Februari 2025. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, hari ini ada 10 kepala daerah yang terkonfirmasi tidak hadir dalam acara retret ini, satu berasal dari Kabupaten Asmat, yakni Thomas Eppe Safanpo. Bima Arya mengucapkan terima kasih kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung acara retret dan mendukung kadernya mengikuti orientasi gelombang kedua, yang direncanakan akan digelar di Jakarta.
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, hari ini membantah dirinya ikut mengkampanyekan istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, pada Pilkada Serang November 2024. Berdasarkan putusan MK, kemenangan Ratu Rachmatu Zakiyah dibatalkan, dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Serang, Banten. MK menemukan bukti, adanya campur tangan Yandri yang diduga ikut terlibat memenangkan sang istri melalui cara pengerahan kepala desa untuk mendukung istrinya.
*EKONOMI*
1. Bank Indonesia (BI) disebut akan memberikan insentif berbentuk likuiditas makroprudensial (KLM), demi pembiayaan program 3 Juta Rumah yang mencapai Rp 130 triliun. Angka ini lebih besar dari sebelumnya yang ditetapkan Rp 80 triliun, yang rencananya akan diberikan kepada perbankan untuk penyaluran kredit perumahan. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kebijakan tersebut telah diputuskan Gubernur BI sejak pekan lalu. Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya memang menyatakan komitmen untuk memberikan insentif KLM kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Ia mengatakan, saat ini BI menyediakan Rp 23,19 triliun dan akan naik bertahap menjadi Rp 80 triliun. Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan Surat Berharga Negara perumahan, yang juga akan dibeli oleh BI nantinya.
2. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo mempercepat target swasembada pangan yang awalnya tahun 2029 menjadi 2026. Zulhas optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Menurut dia, kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk Indonesia bisa swasembada pangan dalam tempo cepat. Tidak seperti tahun lalu yang kondisinya tidak memungkinkan bisa swasembada, bahkan Indonesia impor hampir 4 juta ton beras, garam hampir 3 juta ton, dan jagung 2,8 juta ton, karena perubahan iklim.
*HUKUM*
1. Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, hari ini. Saat berada di Gedung Merah Putih KPK pagi tadi, Japto menyatakan 11 mobil yang diduga terkait perkara, sudah diserahkan ke KPK setelah sebelumnya sempat dititipkan di rumahnya. Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, diduga melakukan pencucian uang dengan cara antara lain menggunakan nama orang lain untuk menyembunyikan asetnya.
2. Penyidik Kejagung menggeledah rumah pengusaha minyak, Riza Chalid, di kawasan Kebayoran Baru, Jaksel, kemarin. Penggeledahan ini dilakukan setelah Kejagung menahan anak Riza, Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina, yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun selama 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, hari ini mengungkapkan, dari penggeledahan itu tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan uang tunai sebanyak Rp 833 juta dan USD 1.500. Dalam kasus ini Kejagung sudah menahan 4 pejabat anak perusahaan Pertamina, dan 3 dari kalangan swasta, salah satunya MKAR.
*TRENDING MEDSOS*
Kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga dengan modus mengubah Pertalite menjadi Pertamax, menyulut kemarahan publik di media sosial X, karena merasa ditipu dan dirugikan oleh Pertamina. Selain itu, tampak juga warganet ramai berspekulasi bahwa pemerintah sudah lama mengetahui kasus korupsi di Pertamina itu, namun memilih untuk membuka kasusnya ke publik sesaat setelah demo #IndonesiaGelap dan peluncuran Danantara yang kontroversial. Hal tersebut dilakukan agar fokus masyarakat dialihkan ke isu korupsi Pertamina, sehingga kontroversi Danantara dan perhatian publik terhadap tuntutan demo #IndonesiaGelap menjadi berkurang, atau bahkan menghilang sama sekali.
_*HIGHLIGHTS*_
1. Janji-janji politik rezim Prabowo terus ditebarkan. Bahkan termasuk janji-janji jika nanti terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya di Pilpres 2029. Belum genap setengah tahun menjabat dan masih banyak koreksi yang perlu dilakukan, rasanya tidak elok bagi Prabowo untuk memikirkan ambisinya terlalu jauh, memperpanjang kekuasaan. Alangkah bijak bagi Prabowo untuk membuktikan lebih dulu bahwa pemerintahannya di masa jabatan lima tahun ini diselesaikan dengan baik, dan mampu membuktikan bahwa dia memang amanah menjalankan kepercayaan rakyat.
2. Kasus dugaan korupsi pengadaan BBM di PT Pertamina melalui beberapa anak perusahaannya yang ditangani Kejagung, memang menghentak publik. Sebab angka kerugian negaranya tergolong fantastis, Rp 193,7 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari anggaran makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025 yang sebesar Rp 171 triliun. Selain itu, praktik korupsi ini merugikan publik langsung karena antara lain berupa pengoplosan bensin Pertalite untuk menjadi Pertamax. Publik pengguna Pertamax merasa tertipu selama ini. Maka tak bisa dihindarkan ada kecurigaan publik bahwa kasus ini sengaja dibuka untuk mengalihkan perhatian rakyat dari #IndonesiaGelap, yang santer bergaung sejak pekan lalu. (***)
