MAMASA — Gerakan Jaringan Aktivis Mamasa yang diketuai Yustianto dan Ryan Mewa’, kembali menggelar aksi di Simpang Lima Kota Mamasa, Jumat (31/10/2025). Aksi ini memasuki hari ke-11 sejak pertama kali digelar untuk menolak pelaksanaan Jobfit Pejabat Eselon II Kabupaten Mamasa yang dinilai penuh kejanggalan.
Koordinator aksi, Tamrin, yang dikenal sebagai aktivis vokal dan getol menyuarakan aspirasi rakyat, memimpin langsung jalannya demonstrasi. Ia bersama rekan-rekan aktivis lainnya mengguncang pusat kota Mamasa dengan orasi keras yang menuntut keadilan dan transparansi dalam proses jobfit.
Menurut mereka, proses seleksi jabatan eselon II tersebut dinilai tidak murni dan sarat kepentingan.
“Ada kejanggalan yang tidak bisa dibiarkan. Beberapa panitia seleksi diketahui memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat dengan peserta jobfit. Ini menimbulkan konflik kepentingan dan merusak prinsip objektivitas,” tegas Tamrin di tengah orasi.
Massa aksi juga mempertanyakan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Mamasa yang seharusnya berperan sebagai panitia seleksi, namun justru ikut menjadi peserta jobfit. Menurut para aktivis, hal itu menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip administrasi dan etika pemerintahan.
Kejanggalan lainnya juga terjadi pada pengumuman pelantikan pejabat oleh Bupati Mamasa. Pada 6 Oktober 2025, Bupati telah mengumumkan bahwa pelantikan pejabat akan digelar pada 20 Oktober 2025 di Aula Lantang Kada Nenek, Kecamatan Mambi.
“Hal ini tidak lazim. Biasanya undangan atau pengumuman pelantikan baru keluar sehari sebelum pelaksanaan. Tapi kali ini diumumkan dua minggu sebelumnya, padahal dasar hukumnya belum jelas,” ujar Tamrin.
Hingga berita ini diterbitkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan restu atau persetujuan teknis (Pertek) terhadap hasil jobfit tersebut. Artinya, secara administratif pelantikan pejabat hasil jobfit belum memiliki dasar yang sah.
Tamrin menyampaikan bahwa perjuangan tidak berhenti di Mamasa. Rencananya, pada Rabu mendatang, pihaknya bersama jaringan aktivis akan menggelar aksi lanjutan di kantor BKN Pusat di Jakarta. Aksi tersebut bertujuan untuk mempertanyakan langsung sejumlah kejanggalan yang hingga kini belum dijelaskan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Jaringan Aktivis Mamasa juga akan melanjutkan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar).
“Ombudsman sudah menyatakan siap melakukan pemeriksaan terhadap kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan jobfit pejabat eselon II Mamasa. Kami akan kawal janji itu sampai tuntas,” tambah Tamrin.
Dalam tuntutannya, Jaringan Aktivis Mamasa meminta Pemerintah Kabupaten Mamasa membuka seluruh tahapan dan dokumen pelaksanaan jobfit kepada publik, termasuk hasil penilaian dan rekomendasi panitia seleksi. Mereka menilai keterbukaan adalah langkah penting untuk menghindari praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang dalam pengisian jabatan strategis.
Aksi hari ke-11 tersebut berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan kritik terhadap proses jobfit, serta menyerukan reformasi birokrasi yang bersih dan transparan.
Sampai berita ini diturunkan, BKN belum menerbitkan Pertek yang menjadi dasar hukum pelantikan pejabat eselon II hasil jobfit Mamasa. (Ayu)
