MAMUJU — Isu dugaan ketidakakuratan data desil kesejahteraan milik Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Mamuju kembali mencuat. Data tersebut selama ini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT. Namun, di lapangan ditemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai merugikan masyarakat miskin.
Di beberapa desa di Mamuju, warga mengaku tidak masuk sebagai penerima bantuan sosial karena dalam sistem tercatat sebagai “mampu”. Padahal, sebagian besar di antara mereka hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan, hanya memiliki motor bekas atau rumah semi permanen. Sebaliknya, sejumlah warga yang dinilai mampu justru masih menerima bantuan dari pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akurasi data pemerintah. Dugaan ketimpangan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses pembaruan data yang belum dilakukan secara menyeluruh dan berkala.
Beberapa aktivis sosial di Mamuju menilai bahwa data desil yang digunakan saat ini kemungkinan masih mengacu pada survei lama dan belum memperhitungkan perubahan sosial ekonomi pascapandemi COVID-19 serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, banyak masyarakat miskin baru (new poor) tidak terjaring dalam sistem, sementara penerima lama tetap menikmati bantuan meski sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mamuju.
Aktivis Mamuju mendesak pemerintah daerah bersama BPS untuk segera melakukan pemutakhiran data secara digital, melibatkan pemerintah desa, serta membuka ruang bagi verifikasi partisipatif oleh masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar pendataan benar-benar mencerminkan kondisi riil warga dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, adil, serta tepat sasaran. (Ayu)
