KOSONGSATUNEWS.COM, SIDRAP, — Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) kembali menyedot perhatian publik setelah menyelenggarakan Ujian Tutup Tesis bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik (MAP) pada Kamis, 27 November 2025.
Ujian ini menarik minat karena pesertanya adalah Nirwana Hasim, staf DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang meneliti isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dalam penelitiannya berjudul “Koordinasi Humas DPRD dengan Masyarakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang”, Nirwana mengungkap bagaimana komunikasi publik lembaga legislatif dapat menjadi kunci terbukanya informasi bagi masyarakat.
Ujian yang berlangsung di lantai 2 Ruang Program Doktor S3 Administrasi Publik, Gedung Rektorat UMS Rappang ini dipandu oleh Prof. Dr. Nurjannah Nonci, M.Si., sebagai pembimbing I, serta Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si., selaku pembimbing II.
Tim penguji terdiri dari akademisi terkemuka: Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si., Dr. Muh Rais Rahmat Razak, M.Si., dan Dr. Erfina, S.Sos., M.Si., yang memberikan penilaian ketat terhadap argumen akademik, temuan lapangan, serta kontribusi ilmiah dari penelitian tersebut.
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si., turut hadir memberikan dukungan sekaligus menegaskan pentingnya kajian mengenai transparansi pemerintahan dalam memperkuat tata kelola publik yang bersih.
Kehadiran Kepala LP3M UMS Rappang, Dr. Ahmad Mustanir, S.IP., M.Si., serta Rektor UMS Rappang, Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si., menunjukkan keseriusan kampus dalam mendorong lahirnya penelitian-penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.
Melalui ujian ini, publik kembali diingatkan tentang urgensi koordinasi antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penelitian Nirwana tidak hanya menjadi syarat akademik, tetapi juga kontribusi nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah.
Penulis: Ahmad Mustanir
