MAMASA — Sorotan publik terhadap pelayanan di Kantor Keuangan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kembali mencuat. Sejumlah kelompok tani dan rekanan kontraktor mengaku dirugikan akibat lambatnya proses pencairan anggaran yang sampai berminggu-minggu tidak kunjung selesai.
Kelompok tani dari berbagai wilayah Kabupaten Mamasa mengaku sudah berulang kali datang, namun hanya menerima janji tanpa kepastian. Bahkan, beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa SPMX mereka telah terbit hampir satu bulan, tetapi belum juga diproses. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi dan waktu mereka terkuras sia-sia.
“Kami datang dari jauh, sudah berminggu-minggu. Yang ada hanya janji. Waktu, tenaga, dan ongkos habis, tapi tidak ada kejelasan,” ungkap salah seorang anggota kelompok tani kepada wartawati media ini, Rabu (3/12/2025).
Kekecewaan semakin memuncak karena sebagian kelompok tani mengaku sudah menanam padi selama berminggu-minggu, namun pupuk gratis yang diharapkan belum juga mereka dapatkan. Pencairan yang mandek di keuangan disebut menjadi penyebab keterlambatan distribusi pupuk tersebut.
Tidak hanya kelompok tani, sejumlah kontraktor rekanan pemda juga mengeluhkan lambannya pelayanan. Ada yang mengaku SPM sudah terparkir di keuangan selama satu bulan tanpa proses lebih lanjut. Bahkan, salah satu rekanan menyebut kepada media ini bahwa diduga ada permintaan “bayar dulu” dari oknum kabid.
“Katanya harus dibayar dulu,” ujar salah satu kontraktor yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor Keuangan Kabupaten Mamasa belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai keluhan tersebut. Situasi yang dianggap “bungkam” ini memicu semakin kuatnya kekecewaan masyarakat yang berharap transparansi dan profesionalitas dalam pelayanan publik.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk memastikan pelayanan keuangan berjalan baik dan tidak terus merugikan masyarakat serta pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran anggaran daerah. (Ayu)
