MAMASA — Kondisi Unit Armada Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, menuai sorotan tajam dari LSM Gerakan Rakyat Anti Ketidakadilan (Gerak). Lembaga ini menyatakan keprihatinan mendalam atas buruknya sarana dan prasarana Damkar yang dinilai dapat membahayakan petugas sekaligus mengancam kualitas pelayanan publik.
LSM Gerak menilai, persoalan yang terjadi di Damkar Sumarorong terkesan dibiarkan berlarut-larut selama bertahun-tahun tanpa penanganan serius dari pimpinan Damkar maupun pemerintah daerah.
“Apakah masih ada yang peduli dengan nasib Damkar Sumarorong? Kondisinya sangat memprihatinkan dan ini bukan masalah baru,” ujar LSM Gerak dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah persoalan krusial masih dialami petugas Damkar di wilayah tersebut. Armada pemadam diketahui mengalami masalah serius pada aki (accu), sehingga untuk menghidupkan mesin kendaraan, petugas terpaksa mendorong mobil setiap hari sebelum bertugas.
Tak hanya itu, pompa angin untuk membuka katup PTO juga dilaporkan rusak. Akibatnya, pengisian angin harus dilakukan di bengkel dengan biaya sekitar Rp5.000 setiap kali pompa, dan dalam sehari bisa dilakukan minimal dua kali. Ironisnya, biaya tersebut kerap ditanggung dari dana pribadi anggota Damkar.
Dari sisi keselamatan kerja, kondisi Alat Pelindung Diri (APD) dinilai sangat tidak layak pakai saat menjalankan tugas pemadaman. Hal ini tentu berisiko tinggi terhadap keselamatan personel di lapangan.
Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan adalah ketersediaan BBM. Informasi yang diterima menyebutkan, petugas Damkar Sumarorong terkadang harus berutang BBM ke pedagang demi memastikan armada tetap bisa beroperasi saat terjadi kebakaran.
Sementara itu, kondisi listrik di Pos Damkar juga dilaporkan sering bermasalah. Dalam beberapa kesempatan, staf harus patungan atau menggunakan dana pribadi untuk membeli token listrik agar aktivitas operasional tetap berjalan.
LSM Gerak menduga, pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, Welem Sambolangi dan Sudirman, kemungkinan belum menerima laporan utuh terkait kondisi riil Damkar Sumarorong. Oleh karena itu, LSM Gerak meminta persoalan ini segera dijadikan atensi serius oleh pemerintah daerah.
“Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya petugas yang dirugikan, tetapi juga masyarakat. Damkar adalah garda terdepan dalam penyelamatan, sudah seharusnya didukung dengan fasilitas yang layak,” tegas LSM Gerak.
LSM Gerak mendesak adanya audit internal, evaluasi kinerja pimpinan Damkar, serta langkah cepat perbaikan armada dan fasilitas pendukung. Mereka juga meminta transparansi anggaran Damkar agar persoalan serupa tidak terus berulang di kemudian hari. (Ayu)
