MAMASA — Praktik pengadaan bahan pokok untuk program MBG di Kabupaten Mamasa kini menjadi perhatian serius publik. Sinergi Muda Mamasa menyoroti dugaan ketergantungan pengelola MBG terhadap pemasok dari luar daerah, yang dinilai mengabaikan potensi petani, pedagang, dan pelaku UMKM lokal.
Berdasarkan penelusuran awal, sejumlah bahan pokok yang digunakan dalam operasional dapur MBG diketahui berasal dari luar Kabupaten Mamasa. Padahal, daerah ini memiliki potensi pertanian dan distribusi pangan lokal yang selama ini menopang kebutuhan masyarakat setempat.
Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa, Ryan Mewa’, menilai kondisi tersebut patut dipertanyakan karena berpotensi menutup akses ekonomi masyarakat lokal terhadap program strategis yang seharusnya memberi dampak langsung bagi daerah.
“Program MBG semestinya menjadi penggerak ekonomi lokal. Jika suplai bahan pokok justru didominasi dari luar Mamasa, maka nilai tambah ekonomi akan keluar dari daerah,” ujar Ryan, Rabu (8/1).
Potensi Lokal Diduga Terabaikan
Menurut Sinergi Muda Mamasa, keterlibatan petani lokal, pedagang pasar, hingga UMKM pangan belum terlihat signifikan dalam rantai pasok MBG. Hal ini memunculkan dugaan bahwa mekanisme pengadaan bahan pokok belum berpihak pada kemandirian ekonomi daerah.
Secara faktual, Mamasa memiliki hasil pertanian yang dinilai mampu memenuhi sebagian kebutuhan dapur MBG, mulai dari beras lokal, sayur-mayur, hingga komoditas pangan lainnya. Namun, minimnya keterlibatan pelaku lokal menimbulkan pertanyaan terkait pola kerja sama dan transparansi pengadaan.
“Kami tidak menolak kerja sama, tapi harus ada keberpihakan. Jika kualitas dan ketersediaan lokal mencukupi, mengapa harus mengambil dari luar daerah?” lanjut Ryan.
Desakan Penghentian Kerja Sama dan Evaluasi Sistem
Sinergi Muda Mamasa secara tegas mendesak pengelola MBG untuk:
Menghentikan sementara kerja sama dengan pemasok luar daerah;
Mengevaluasi sistem pengadaan bahan pokok secara menyeluruh;
Membuka ruang partisipasi bagi petani, pedagang, dan UMKM lokal;
Menyusun skema pengadaan yang mengutamakan produk lokal secara berkelanjutan.
Mereka menilai langkah tersebut penting agar program MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Mamasa.
Pemangku Kepentingan Diminta Transparan
Selain kepada pengelola MBG, Sinergi Muda Mamasa juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengawasi dan memastikan keberpihakan kebijakan pengadaan agar sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi daerah.
“Kami meminta seluruh pemangku kepentingan menjadikan kemandirian ekonomi lokal sebagai prioritas. Jangan sampai program nasional justru melemahkan ekonomi daerah,” tegas Ryan. (Ayu)
