MAMUJU – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat dalam proses pengadaan baju dinas dan sepatu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra yang menilai pengadaan tersebut sarat kejanggalan.
Program pengadaan yang seharusnya bertujuan menunjang kinerja serta profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah itu justru diduga tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sejumlah indikasi yang mengemuka antara lain dugaan penggelembungan harga (mark up), ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan kontrak, serta proses pengadaan yang terkesan tertutup.
Ketua HMI Cabang Manakarra, Darmin Syakur, menegaskan bahwa pihaknya menerima informasi terkait kualitas baju dinas dan sepatu Satpol PP yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dikucurkan.
“Bahkan kami menduga barang yang diterima anggota Satpol PP memiliki mutu rendah dan tidak sesuai standar yang tercantum dalam dokumen pengadaan,” ujarnya.
Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka praktik ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Selain itu, kualitas perlengkapan kerja yang tidak layak dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan anggota Satpol PP saat menjalankan tugas di lapangan.
Atas dasar itu, HMI Cabang Manakarra mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap proses pengadaan baju dinas dan sepatu Satpol PP di Sulawesi Barat.
“Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan agar tidak menimbulkan preseden buruk di kemudian hari,” tegas Darmin. (Ayu)
