Majene, Sulawesi Barat – Pimpinan Pegadaian Majene dikabarkan sulit ditemui oleh masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen perusahaan dalam mengedepankan transparansi dan pelayanan publik. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga keuangan non-bank, Pegadaian memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk beroperasi dengan prinsip-prinsip tersebut.
Komitmen Anti-Fraud dan Tata Kelola yang Baik (GCG) menjadi salah satu alasan mengapa transparansi dan pelayanan publik harus menjadi prioritas Pegadaian. Perusahaan ini menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat, tidak mentoleransi segala bentuk fraud (kecurangan), korupsi, dan suap.
“Transparansi diperkuat untuk melindungi nasabah dan memastikan operasional perusahaan bersih,” kata seorang sumber yang meminta anonimitas. Kepercayaan publik juga menjadi faktor penting, di mana kejelasan prosedur gadai dan biaya bunga sangat krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Pegadaian berfungsi sebagai lembaga keuangan yang membantu masyarakat menengah ke bawah, salah satunya dengan menyediakan solusi pembiayaan cepat yang legal. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengharapkan Pegadaian beroperasi secara transparan dan akuntabel, terutama dalam produk baru seperti bisnis bulion (emas). Peningkatan kualitas layanan, baik konvensional maupun digital, juga menjadi kunci untuk memberikan kemudahan bagi nasabah.
Masyarakat Majene berharap Pimpinan Pegadaian Majene dapat lebih proaktif dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan publik, sehingga kepercayaan dan kepuasan nasabah dapat terjaga.(H.YAHYA)
