KOSONGSATUNEWS.COM, MAMASA — Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) DPC Mamasa, Andi Waris Tala yang akrab disapa SWT, angkat bicara terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kepala sekolah SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Mamasa.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (12/3/2026). Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran tidak hanya terjadi di satu sekolah saja, tetapi diduga juga terjadi di beberapa sekolah lain di daerah tersebut.
“Bukan hanya di SMA Negeri 1 Pana’, indikasi penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana BOS di lingkup SMA/SMK di Kabupaten Mamasa perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Ia menilai transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan sangat penting agar dana yang bersumber dari pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.
Di sisi lain, salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat mendengar adanya pernyataan dari oknum kepala sekolah yang menyebut dirinya tidak takut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Sumber tersebut menyampaikan bahwa oknum kepala sekolah tersebut diduga pernah mengatakan tidak takut kepada siapa pun, termasuk kepada pihak kepolisian.
Menindaklanjuti informasi tersebut, wartawati dari media ini mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pana di Kecamatan Pana’, Kabupaten Mamasa. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Andi Waris Tala menegaskan bahwa apabila pernyataan tersebut benar adanya, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum.
Ia berharap pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dapat segera menindaklanjuti laporan atau informasi yang berkembang di masyarakat dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami berharap Polda Sulawesi Barat serius menangani persoalan ini agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, serta memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak terkait masih diharapkan memberikan klarifikasi guna memberikan penjelasan kepada publik terkait isu yang berkembang tersebut. (Ayu)
