PAREPARE – KOSONG SATU, Proyek pembangunan Sekolah Rakyat, inisiatif strategis nasional untuk pendidikan gratis bagi keluarga miskin di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dilaksanakan PT Waskita Karya, diduga menyimpang , karena masalah transparansi anggaran, gaji tukang tidak merata dan tertutupnya akses informasi atas pelaksanaan pekerjaan proyek.
Informasi yang diterima redaksi media ini menyebutkan, ada berapa item yang diduga dilanggar oleh pelaksana proyek PT Waskita Karya diantaranya gaji pekerja yang tidak merata kendati tingkatannya sama.
Korwil PT. Waskita Karya, Ardian saat ditemui wartawan media ini, Selasa ( 31/03/2026 ) mengatakan, gaji pekerja pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Barru tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
Dijelaskan, untuk gaji kepala tukang , Rp. 150.000. perhari dan butuh bangunan Rp. 120.000 perhari. “Jika ditotal penghasilan pekerja tersebut, itu sudah diatas UMR,” kata Ardian.
Saat disampaikan adanya beberapa pekerja yang keluar akibat upah yang mereka terima tidak sesuai komitmen awal, sesuai ketetapan pihak Waskita karya, Ardian beralasan kalau itu kebijakan mandor masing masing.
Salah satu mantan pekerja pada proyek tersebut mengungkapkan, selain pemberian upah yang tidak adil, beban kerja juga terlalu berat, istirahat hanya diijinkan pada saat jam makan.
Mantan pekerja bangunan pada proyek pembangunan Sekolah Rakyat Barru yang meminta tidak dipublikasikan identitasnya membeberkan, upah yang diterima kuli bangunan tidak merata sementara beban kerja sama, “Ada yg diupah sesuai ketentuan perusahaan yakni 120 ribu perhari dan saya bersama beberapa teman cuma diupah 90 ribu perhari,” katanya.
Selain sistim upah yang bermasalah pada proyek pembangunan sekolah Rakyat Kabupaten Barru yang menelan anggaran Rp.200 Milyar, pihak Waskita Karya sebagai pelaksana proyek, tidak memberikan akses kepada wartawan dan LSM untuk meninjau bangunan yang sementara dikerja. Bahkan RAB Bangunan tidak tertera di papan informasi.
Tertutupnya pihak Waskita Karya atas pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat, ditengarai oleh sejumlah aktivis adanya dugaan manipulasi konstruksi.
“Kalau terkait RAB, kami tidak berani menperlihatkan, silahkan temui PPK proyek ini,” kata Ardian. (*)
