KOSONGSATUNEWS.COM, MAMASA – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Mamasa mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan peran Satgas Kabupaten. Desakan tersebut muncul menyusul berbagai temuan dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat terkait kualitas layanan, pengelolaan anggaran, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Melalui berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait diminta melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh guna memastikan program yang dibiayai negara tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan praktik yang tidak transparan dalam proses penetapan pengelola dapur MBG/SPPG. Berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, terdapat dugaan keterlibatan oknum dalam proses penunjukan pengelola yang dinilai tidak sepenuhnya berbasis kapasitas dan kompetensi. Masyarakat meminta aparat berwenang melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Selain itu, kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat juga menjadi perhatian serius. Beberapa laporan menyebutkan adanya makanan yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi, seperti ikan yang masih banyak mengandung tulang serta dugaan bahan baku yang tidak layak. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok dan proses pengolahan makanan.
Dari sisi kualitas menu, masyarakat juga mempertanyakan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan mutu makanan yang diterima peserta program. Beberapa pihak menilai porsi makanan dan kandungan gizi yang disajikan belum mencerminkan tujuan utama Program MBG untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah.
Keluhan lain yang mencuat adalah terkait keterlambatan pembayaran insentif bagi sejumlah tenaga pendidik maupun pengelola dapur. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi semangat kerja dan kelancaran operasional program di lapangan apabila tidak segera diselesaikan.
Tidak hanya itu, aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal juga menjadi sorotan. Program MBG diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat. Namun sejumlah warga menilai manfaat ekonomi tersebut belum dirasakan secara maksimal karena sebagian kebutuhan bahan baku diduga belum sepenuhnya melibatkan pemasok lokal.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, masyarakat meminta pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh dapur MBG dan SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mamasa.
Masyarakat berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola program, peningkatan kualitas layanan gizi, transparansi pengelolaan anggaran, serta memastikan tujuan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat Kabupaten Mamasa.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran administrasi maupun dugaan tindak pidana, maka proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh, masyarakat berharap Program MBG dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak serta perekonomian daerah. (Ayu)
