SIDRAP, KOSONGSATUNEWS.COM — Pertashop atau outlet resmi skala kecil dari PT Pertamina yang menyediakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, LPG non-subsidi di tingkat pedesaan, dinilai tidak maksimal dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sidrap, H Bahrul Appas, Selasa (8/9) mengatakan, seharusnya Pertashop ini justru difungsikan untuk kebutuhan BBM Subsidi bagi warga pedesaan. Terumata adanya SPBU khusus Petani, yang penyalurannya bisa terkontrol oleh BPP setiap kecamatan.
“Kan agak unik juga, keberadaan Pertashop Pertamina di desa-desa hanya untuk BBM Non Subsidi. Sementara warga kita di desa, harus berburu BBM Subsidi hingga ke kota,” katanya.
Seharusnya, kata politisi NasDem itu, pemikiran ini dibalik. Pertashop digunakan untuk memenuhi kebutuhan BBM Subsidi warga di desa-desa. Sehingga, distribusi BBM Subsidi bisa merata. Antrean di SPBU juga tidak seperti sekarang.
Bahrul membeberkan, usulan itu sebenarnya sudah disampaikan ke pihak Pertamina Patra Niaga regional Sulawesi, saat Komisi II DPRD Sidrap berkunjung, pekan lalu. Komisi II DPRD Sidrap diterima Sales Branch Manager (SBM) II Fuel/BBM Pertamina Patra Niaga Sulselbar, Muhammad Ridho Hasbullah.
Anggota Komisi II lainnya, H Rusman juga menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaaan hingga antrean BBM yang terjadi di Sidrap.
H Rusman meminta pihak Pertamina Patra Niaga, untuk kembali duduk bersama dengan pemerintah, dan menyusun kembali data penyaluran BBM ke daerah.
“Update data kebutuhan BBM daerah itu juga penting. Karena setiap tahun tentu ada perubahan. Ini yang kita harapkan, karena jangan sampai, data yang ada memang data lama, sementara kebutuhan BBM di Sidrap, terua bertambah,” kata legislator Partai Demokrat itu.
Sementara, hingga saat ini, memang belum ada langkah strategis yang dilakukan Pemkab Sidrap, maupun Satgas BBM terkait kondisi ini. Masyarakat berharap, ada ketegasan dan upaya agar distribusi BBM ke konsumen bisa lancar untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga. (MDS)
