KONAWE UTARA — Pembangunan mess karyawan PT Geomineral Inti Perkasa (GIP) di pinggir Sungai Anggomate, Desa Banggarema, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, diduga berada di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan melanggar ketentuan sempadan sungai. Masyarakat mendesak pemerintah segera melakukan pemeriksaan di lapangan. Kamis (15/10/2026).
Al Alam Sehan B. Salah satu warga setempat meminta instansi terkait memverifikasi batas izin, perizinan bangunan, dan jarak bangunan dari aliran sungai. “Pemerintah harus turun langsung ke lapangan. Pastikan koordinat mess itu, cocokkan dengan peta IUP PT GIP, periksa dasar penggunaan lahannya, dan ukur jaraknya dari Sungai Anggomate. Jangan sampai ada kegiatan yang berjalan tanpa memenuhi ketentuan hukum,” ujarnya. 
Tuntutan Masyarakat:
1. BWS Sulawesi IV Kendari — Periksa jarak bangunan dan jalan hauling terhadap garis sempadan Sungai Anggomate, sampaikan hasil secara tertulis.
2. Instansi Pertambangan — Verifikasi koordinat lokasi terhadap peta IUP serta kelengkapan izin pembangunan.
3. Dinas Lingkungan Hidup — Cek dokumen lingkungan, potensi erosi, sedimentasi, dan dampak terhadap kualitas air sungai.
4. Pemerintah Daerah & Aparat Hukum — Tindak lanjuti hasil pemeriksaan. Berikan sanksi administratif jika ada pelanggaran; proses secara hukum jika ditemukan unsur pidana.
Dasar Hukum:
– UU No. 3 Tahun 2020 — Pertambangan Mineral dan Batubara
– PP No. 38 Tahun 2011 — Sempadan sungai minimal 50–100 meter dari tepi palung sungai
– UU No. 32 Tahun 2009 — Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
– Ketentuan perizinan bangunan dan tata ruang
Masyarakat meminta hasil pemeriksaan dipublikasikan secara terbuka dan PT GIP diminta memberikan klarifikasi lengkap mengenai lokasi, fungsi bangunan, serta dokumen perizinannya. “Yang kami tuntut adalah pemeriksaan yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih,” tegas Al Alam Sehan B. (**)
