Dugaan Judi Slot Saat Paripurna, FPPM Mamasa: Jangan Ada Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

MAMASA, KOSONGSATUNEWS.COM — Ketua Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa (FPPM) Kabupaten Mamasa, Ahyar Anwar, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat segera menindaklanjuti pemberitaan Berita Kota Manakarra tertanggal 20 November 2026 terkait dugaan seorang anggota DPRD Sulawesi Barat bermain judi online jenis slot saat berlangsungnya rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Ahyar menilai pemberitaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai konsumsi publik atau sekadar menjadi polemik di media sosial. Dugaan tersebut harus mendapatkan respons serius dari aparat penegak hukum karena menyangkut perilaku pejabat publik, integritas lembaga legislatif, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menurutnya, ada persoalan mendasar yang patut dipertanyakan: bagaimana konsistensi pemberantasan judi online jika dugaan aktivitas serupa yang diberitakan menyeret seorang pejabat publik tidak segera mendapatkan kejelasan penanganan?
“Jangan sampai hukum hanya terlihat garang ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi mendadak kehilangan ketegasan ketika persoalan menyangkut pejabat yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Kami ingin melihat apakah Polda Sulbar benar-benar konsisten memberantas judi online atau justru menerapkan standar berbeda terhadap orang-orang tertentu,” tegas Ahyar Anwar.
Ia menegaskan, pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan dalam setiap pernyataan institusi.
Ahyar secara khusus meminta Kapolda Sulawesi Barat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dengan memerintahkan penelusuran informasi, verifikasi bukti, serta klarifikasi terhadap pihak yang diberitakan.
“Polda Sulbar jangan diam dan jangan menutup mata. Jangan biarkan muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya berani terhadap mereka yang lemah, tetapi ragu ketika berhadapan dengan pejabat. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai ketentuan hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan politik,” ujarnya.
BADAN KEHORMATAN DPRD JANGAN TUTUP MATA
Selain mendesak kepolisian, Ketua FPPM Mamasa itu juga meminta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak bersikap pasif. Menurutnya, dugaan yang telah menjadi perhatian publik tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan etik yang objektif dan transparan.
Ia mengingatkan bahwa kehormatan lembaga legislatif tidak cukup dijaga melalui pernyataan formal, melainkan harus dibuktikan dengan keberanian menegakkan aturan terhadap seluruh anggotanya tanpa pengecualian.
“Jangan sampai Badan Kehormatan DPRD justru menjadi penonton ketika integritas lembaganya dipertanyakan. Panggil dan periksa pihak yang bersangkutan. Jika terbukti melanggar kode etik, berikan sanksi sesuai ketentuan. Jangan ada pembiaran, apalagi perlindungan terhadap individu yang justru dapat mencederai kehormatan lembaga,” kata Ahyar.
Ia juga menyoroti konteks kejadian yang diberitakan. Rapat paripurna merupakan forum resmi kelembagaan yang semestinya digunakan untuk menjalankan tanggung jawab kedewanan dan membahas kepentingan masyarakat. Karena itu, dugaan aktivitas judi online dalam forum tersebut, apabila terbukti, merupakan persoalan yang patut dipertanggungjawabkan secara etik.
FPPM MAMASA: RAKYAT BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Ahyar menegaskan bahwa FPPM Kabupaten Mamasa akan mengawal perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Pihaknya tidak meminta adanya penghukuman berdasarkan opini atau pemberitaan semata, tetapi menuntut aparat bekerja secara profesional untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Kami tidak meminta siapa pun dihukum tanpa pembuktian. Namun, kami juga tidak ingin aparat menggunakan alasan belum adanya kepastian untuk mengabaikan persoalan ini. Justru tugas aparat adalah menelusuri, memeriksa, dan memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Publik berhak mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Atas dasar itu, FPPM Kabupaten Mamasa menyampaikan sejumlah desakan:
Mendesak Kapolda Sulawesi Barat segera menindaklanjuti pemberitaan dugaan anggota DPRD Sulbar bermain judi online saat rapat paripurna.
Mendesak aparat penegak hukum melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara profesional, transparan, serta bebas dari intervensi kepentingan politik.
Mendesak Badan Kehormatan DPRD Sulbar segera melakukan pemeriksaan etik terhadap anggota yang diberitakan.
Mendesak pemberian sanksi etik apabila pelanggaran terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Menuntut konsistensi pemberantasan judi online tanpa membedakan masyarakat biasa dengan pejabat publik.
Meminta Polda Sulbar memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tindak lanjut persoalan tersebut.
Menutup pernyataannya, Ahyar menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang seorang anggota DPRD, melainkan tentang konsistensi penegakan hukum dan tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat.
“Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi sasaran penindakan, sementara pejabat yang diberitakan dalam dugaan persoalan serupa tidak mendapatkan kejelasan pemeriksaan. Jabatan bukan kekebalan hukum. Kekuasaan bukan alasan untuk memperoleh keistimewaan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dari Polda Sulbar dan Badan Kehormatan DPRD,” tutup Ahyar Anwar. (Ayu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *