Gowa, kosongsatunews.com – Pelaksanaan musyawarah desa guna menyampaikan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bontolempangan di depan Forum prakarsa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kantor Desa Bontolempangan, Senin (24/2).
Hadir pada musyawarah ini, yakni: para pengurus kelembagaan desa seperti PKK, Karang Taruna, LPM, Pengurus Majelis Ta’lim, para Linmas, para kader Pemberdayaan Manusia, kader Posyandu, Tokoh Agama, pendidik dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi rutinitas dan kewajiban secara konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut Kades Bontolempangan yang akrab disapa Daeng Erang panglima Botlem bahwa musyawarah ini bukan sekadar kewajiban konstitusional tapi menjadi tanggung jawab moril di tengah-tengah masyarakat, untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan serta relevansinya dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
Dalam kegiatan itu, Kepala Desa Bontolempangan meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk memberikan kritikan, saran, ide dan gagasan yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan ke depan.
“Sekiranya dalam pelaksanaan pemerintahan saya di desa ini, ada kekurangan, ada rasa kurang puas, ada program yang belum bisa dilaksanakan dan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, dan juga dirasakan tidak memberikan rasa keadilan. Saya mohon untuk dikoreksi dan diberikan masukan-masukan, guna kebaikan kita bersama serta hadirnya selalu pembangkit percepatan kemajuan-kemajuan pembangunan di Desa Bontolempangan yang sama-sama kita cintai ini,” urai Kades Bontolempangan, Murhadi Dg Erang.
Salah seorang peserta musyawarah yang juga anggota BPD, Baharuddin menyampaikan agar ke depan seluruh perangkat desa khususnya Kaur dan Kasi agar melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Sehingga, pemerintahan bisa berjalan efektif dan tidak membebani lagi kepala desa untuk urusan-urusan administratif.
“Saya kasihan sama pak Kepala Desa Bontolempangan. Sering saya jumpai dia yang layani keperluan administrasi warga sampai dia sendiri yang mengetik di komputer. Bahkan, untuk mengidentifikasi orang miskin pun biasa turun langsung ke lapangan dan kadang minta pertimbangan dari saya. Jadi saya minta perangkat desa bekerja sesuai Tupoksinya dengan baik,” ungkap Baharuddin.
Selain itu, anggota BPD ini menyarankan agar pembangunan ke depan dapat menyentuh sektor-sektor parawisata.
Di sisi lain kader Posyandu meminta kepada pemerintah desa agar peralatan dan perlengkapan di Posyandu, ditambah dan dilengkapi untuk kepentingan pelayanan.
Kepala Desa Bontolempangan menambahkan, bahwa untuk perencanaan pembangunan ke depan akan melengkapi semua peralatan dan perlengkapan di Posyandu yang ada.
“Kita juga akan Rehabilitasi Polindes dan juga Pustu untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Selain itu, kita juga akan memberikan bantuan operasional untuk majelis ta’lim dan kelompok-kelompok pengajian yang ada di wilayah RW dan RT, membangun wisata air serta membangun taman edukasi anak sebagai bagian dari pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tahun 2020, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” pungkas Kepala Desa Bontolempangan.
