Di tengah sorotan yang sering kali diberikan pada berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih oleh individu atau lembaga, ada cerita yang sering kali terlupakan, yaitu penderitaan masyarakat Sulawesi Barat akibat infrastruktur dan akses jalan yang kurang memadai salah satunya terjadi di perbatasan Kab. Majene dengan Kab. Polewali mandar yakni akses dari Kec. Sendana Menuju Kec. Tutar, polemik akses jalan ini seringkali digaungkan masyarakat sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, Namun Pemprov tidak memberikan respon terkait jalan di wilayah tersebut. Meskipun daerah ini mungkin tidak selalu mendapat perhatian utama dalam pemberitaan atau perbincangan publik, namun kondisi masyarakat di sini inilah yang seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan dan pembangunan.
Infrastruktur yang buruk dan akses jalan yang sulit merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Kec. Tutar dan Kec. Sendana apalagi jalan tersebut masuk dalam jalan strategis nasional Provinsi Sulawesi Barat. Banyak desa dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga menghambat akses mereka ke layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar untuk menjual hasil pertanian. Ketika hujan turun, jalan-jalan tersebut seringkali berubah menjadi lumpur yang sulit dilewati, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.
Penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat Kec. Tutar dan Kec. Sendana akibat kurangnya infrastruktur dan akses jalan yang memadai juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Banyak potensi ekonomi di daerah tersebut yang belum dapat berkembang maksimal karena keterbatasan infrastruktur transportasi yang ada. Hal ini juga turut memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Barat.
Maka, di tengah gemerlap penghargaan yang sering kali dipublikasikan, penting bagi kita untuk tidak melupakan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah ini akibat kurangnya infrastruktur dan akses jalan yang memadai. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur di daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik kepada layanan penting dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. (Lap : Zulkarnaem)
