Oleh Muhammad Yusuf Buraerah, SH.
OPONI, Sinjai, 22 Agustus 2024, kosongsatunews.com – Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada (UU Pilkada) tidak akan disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 22 Agustus 2024. Dengan keputusan ini, pendaftaran calon kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 akan mengacu pada hasil judicial review (JR) dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini menandai babak baru dalam perjalanan UU Pilkada dan berpotensi membawa dampak signifikan bagi politik lokal di Indonesia.
Putusan MK terkait UU Pilkada ini merubah dinamika politik yang telah berjalan dengan memberikan kepastian hukum terkait pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora, dengan menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada adalah inkonstitusional. Pasal ini awalnya mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan kursi DPRD untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Namun, MK menilai bahwa ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Menurut MK, ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan pengulangan norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional dalam Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam proses pembentukan UU yang berpotensi merugikan kepentingan demokrasi. MK juga menilai bahwa inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) berdampak pada Pasal 40 ayat (1), yang juga mengalami perubahan.
Perubahan yang dilakukan MK mencakup penyesuaian persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah. Penyesuaian ini memperkenalkan kriteria baru yang lebih fleksibel dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Untuk calon gubernur, persyaratan suara sah bervariasi tergantung pada jumlah penduduk provinsi, mulai dari 6,5% hingga 10%. Sementara itu, untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, persyaratan suara sah juga disesuaikan dengan jumlah penduduk kabupaten atau kota.
Keputusan MK ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap strategi politik partai-partai dalam persiapan pilkada mendatang. Partai-partai politik, baik yang besar maupun kecil, kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memenuhi syarat perolehan kursi DPRD yang tinggi. Ini dapat membuka peluang bagi partai-partai yang selama ini kesulitan untuk berkompetisi di tingkat daerah.
Dari perspektif politik, keputusan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan menurunkan ambang batas persyaratan, MK memberi kesempatan lebih besar bagi partai-partai yang mungkin tidak memiliki kursi DPRD yang memadai namun memiliki basis dukungan yang kuat. Ini diharapkan dapat memperkaya kompetisi politik dan memberi lebih banyak pilihan kepada pemilih.
Namun, dampak dari keputusan ini juga perlu diwaspadai. Penurunan ambang batas persyaratan dapat berisiko menambah jumlah calon yang mungkin tidak memiliki kapasitas memadai untuk memimpin daerah secara efektif. Tentu saja, hal ini menuntut pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dari pihak penyelenggara pemilihan untuk memastikan kualitas kandidat yang diajukan.
Tantangan lainnya adalah bagaimana partai-partai politik akan menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan ketentuan ini. Partai-partai besar mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka dalam mengusung calon, sedangkan partai-partai kecil akan lebih terdorong untuk aktif dalam proses pencalonan. Dinamika ini tentunya akan mempengaruhi lanskap politik lokal dan potensi koalisi yang terbentuk menjelang pilkada.
Sementara itu, di luar arena politik formal, gelombang protes dari kalangan mahasiswa menunjukkan respons yang kuat terhadap keputusan ini. Media seperti Kompas (22 Agustus 2024) dan CNN Indonesia (22 Agustus 2024) melaporkan bahwa sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam revisi UU Pilkada. Mereka khawatir bahwa keputusan MK ini dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu dan tidak sepenuhnya menjamin kualitas calon kepala daerah yang akan diusung.
Aksi mahasiswa ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif dari penurunan ambang batas persyaratan pencalonan. Dalam beberapa laporan yang dirilis oleh Tempo (22 Agustus 2024) dan Detik (22 Agustus 2024), mahasiswa menekankan pentingnya kualitas calon kepala daerah dan mendesak agar DPR dan KPU menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahwa kandidat yang maju dalam pemilihan benar-benar memenuhi standar yang diperlukan.
Selain itu, demonstrasi mahasiswa juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan proses legislasi dan pemilihan. Para aktivis mahasiswa meminta agar masyarakat lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari kalangan muda untuk terlibat dalam proses demokrasi dan memastikan bahwa perubahan hukum dan kebijakan benar-benar menguntungkan publik.
Keputusan MK juga menunjukkan betapa pentingnya proses judicial review dalam sistem hukum Indonesia. Judicial review berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa undang-undang yang diterbitkan sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Keputusan ini adalah contoh konkret bagaimana lembaga yudikatif berperan dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi.
Bagi masyarakat, perubahan ketentuan ini mungkin akan memperluas ruang partisipasi dalam politik daerah. Pemilih akan memiliki lebih banyak pilihan calon kepala daerah, dan diharapkan ini dapat meningkatkan kualitas pemilihan serta representasi politik di tingkat lokal. Namun, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan tetap krusial untuk memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan daerah.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mengikuti perkembangan hukum dan regulasi terbaru terkait pilkada. Pemahaman yang baik tentang ketentuan yang berlaku akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk memilih kandidat yang terbaik serta memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.
Secara keseluruhan, keputusan MK mengenai revisi UU Pilkada adalah langkah penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Meskipun ada potensi tantangan dan perubahan yang perlu dihadapi, keputusan ini memberikan kesempatan baru bagi demokrasi lokal untuk berkembang dan lebih inklusif. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa implementasi ketentuan baru ini berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan pemilihan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
