MAMASA – Misteri proyek pembangunan di Desa Buangin, Kecamatan Rante Bulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mulai terungkap. Proyek yang diklaim menggunakan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2022 kini kondisinya rusak total.
Temuan di lapangan menimbulkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek. Tim media ini mencoba menelusuri lebih jauh dan meminta klarifikasi dari Kepala Desa Buangin, Yunus, melalui pesan WhatsApp pada Kamis (18/9/2025). Namun jawaban yang diterima justru mengejutkan publik.
“Pekerjaan saya rusak karena selalu dilalui kendaraan angkut beban 10 ton, jadi wajar kalau sudah rusak,” ujar Yunus melalui pesan WhatsApp.
Alih-alih menjelaskan rincian teknis atau menunjukkan tanggung jawab selaku penanggung jawab kegiatan, Yunus malah membandingkan proyek desanya dengan proyek lain di jalur menuju Bambang senilai Rp11 miliar yang juga rusak.
Namun yang disayangkan, dalam percakapan tersebut Yunus sempat menyinggung seolah wartawan mencari kesalahan. Wartawati media ini kemudian menegaskan bahwa tugas jurnalis adalah menyampaikan fakta di lapangan demi transparansi publik, bukan mencari-cari kesalahan pihak tertentu.
“Kami tidak pernah mencari kesalahan, tapi sesuai fakta di lapangan kami berhak tahu,” tegas wartawati media ini.
Hasil pantauan langsung di lokasi proyek menunjukkan prasasti yang mencantumkan sumber dana dari Dana Desa (DDS) tahun anggaran 2022. Meski demikian, kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan total meski baru berusia sekitar dua tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan serta sejauh mana proses pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait.
Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Desa Buangin, Yunus, belum memberikan klarifikasi tambahan. Awak media ini sudah berupaya menghubungi yang bersangkutan melalui pesan dan panggilan WhatsApp pada tanggal 10, 11, dan 12 Oktober 2025, namun hingga berita ini diturunkan Yunus seakan enggan memberikan komentar lebih lanjut.
Kerusakan dini pada proyek ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat desa. Sejumlah warga mengaku kecewa karena fasilitas yang diharapkan bisa membantu mobilitas warga kini tak lagi dapat digunakan dengan layak.
Pemerhati kebijakan publik di Mamasa menilai, indikasi ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dan lemahnya pengawasan harus segera diinvestigasi oleh aparat penegak hukum, baik dari Inspektorat Mamasa maupun Kejaksaan Negeri Mamasa. (Ayu)
