MAMASA — Uji kesesuaian jabatan (job fit) terhadap sejumlah pejabat eselon II Pemerintah kabupaten mamasa menuai kontroversi publik.
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mamasa menganggap keterbukaan informasi publik ditubuh pansel tidak transparan dan terkesan dipolitisasi.
”Sudah beberapa hari kami mengamati riak-riak publik terhadap ekspansi kebijakan yang mengundang kontroversi itu, namun kacamata kami memandang itu sebagai bagian dari politisasi obral jabatan dilingkaran pemda kabupaten mamasa” tandas Arifin Djalil ketua umum HMI cabang mamasa 15/10/25.
Menurutnya Pansel hanyalah alat yang digunakan untuk mempermulus jalannya sebijakan yang menguntungkan sekelompok orang.
”Ketidak terbukaan informasi publik ditubuh pansel mengindikasikan adanya aktor utama dibalik kebijakan itu, kami menduga ini syarat nepotisme yang semestinya tidak dipertontonkan oleh kelompok atau instansi yang menyandang status netralitas. Pansel dalam hal ini adalah alat untuk mempermulus keinginan sekelompok orang” Jelasnya.
”Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harusnya menjadi landasan substantif gerakan dan kebijakan ditubuh pansel, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan hingga kemudian asumsi publik jelas mengarah pada perselingkuhan kebijakan selesai dikantong. olehnya itu pansel harus segera di Evaluasi.” sambungnya.
”Jika pansel dengan segala polemiknya tidak segera dievaluasi maka itu mengafirmasi benar segala bentuk dugaan publik yang jelas mengarahkan pada konsekuensi logis adanya riak-riak yang akan lebih besar gelombangnya. Tutupnya. (Ayu)
Buntut Job fit non transparansi, HMI Mamasa desak Pansel segera di Evaluasi
