MAMASA — Sejumlah aktivis di Kabupaten Mamasa mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Mamasa terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Job Fit Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Salah satu perwakilan jaringan aktivis Mamasa, Tambrin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Mamasa agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Kami akan kawal rekomendasi dari DPRD Kabupaten Mamasa untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan antara jaringan aktivis Mamasa dan pihak DPRD dalam hal mengawal bersama-sama,” ujar Tambrin. Senin, (20/10/2025)
Ia menjelaskan bahwa pihak DPRD berkomitmen untuk memanggil ulang panitia seleksi (pansel) pelaksanaan Job Fit Eselon II.
“Jika pemanggilan ulang tidak diindahkan, maka kami akan kembali datang ke kantor dewan dan mendesak DPRD menggunakan hak angket bahkan hak interpelasi untuk membuka secara terang benderang dugaan kecurangan dalam pelaksanaan job fit tersebut,” tegasnya.
Tambrin juga meminta perhatian serius dari BKN dan Ombudsman RI untuk segera turun tangan menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak menimbulkan gejolak di daerah.
“Kami meminta kepada pihak BKN dan Ombudsman RI agar benar-benar serius mengatensi persoalan di Kabupaten Mamasa, sebab jika dibiarkan, hal ini akan terus menjadi gaduh dan membuat daerah tidak kondusif,” ungkapnya.
Gerakan para aktivis ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dan kalangan pemerhati tata kelola pemerintahan yang menilai bahwa pelaksanaan Job Fit Eselon II di Mamasa perlu diaudit secara terbuka guna menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh aparatur sipil negara di daerah tersebut. (Ayu)
