PAREPARE – Untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial, diperlukan pelaksanaan pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rudi Fernando Sianturi, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi pembinaan serta peningkatan sarana dan prasarana layanan publik di Lapas Kelas IIA Parepare.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Selasa (11/11/2025).
“Saya melihat langsung ke dalam Lapas, dan saya menyaksikan banyak kemajuan. Program pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian sudah berjalan dengan baik, dan sarana prasarana layanan publik juga meningkat.” Ucap Kakanwil Ditjenpas Sulsel, Rudi Fernando Sianturi
Program pembinaan kemandirian yang saat ini berjalan di Lapas Parepare meliputi budidaya selada hidroponik, peternakan itik, dan pertukangan mebel dan gazebo, yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Pada aspek pembinaan kepribadian, Lapas juga menyelenggarakan program rehabilitasi sosial, sebagai upaya peningkatan moral, mental, dan karakter warga binaan.
Selain meninjau kegiatan pembinaan, Kakanwil juga mengecek langsung blok hunian, sarana olahraga, serta fasilitas layanan publik seperti toilet disabilitas, ruang laktasi, pos bantuan hukum (posbakum), dan ruang pengaduan masyarakat.
“Kami berkomitmen mendukung program 13 Akselerasi Kinerja Kemenimipas. Semua sarana dan kegiatan pembinaan kami rancang agar WBP tidak hanya dibina, tetapi benar-benar berdaya dan siap kembali ke masyarakat.” Ujar Kalapas Kelas IIA Parepare
Kakanwil menyampaikan bahwa seluruh fasilitas dan program harus berorientasi pada pelayanan yang humanis dan pemenuhan hak WBP.
“Sarana yang disediakan bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan humanis dan berorientasi pada hak-hak warga binaan serta masyarakat yang membutuhkan layanan.” Pungkas Rudi Fernando Sianturi
Kegiatan monitoring ini turut dihadiri oleh Kabid Pembinaan, Pelayanan, Mutzaini, serta pejabat struktural Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. (Afn)
