PAREPARE — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2026. Hal itu menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp101 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemangkasan tersebut berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare yang turun signifikan dari Rp982 miliar menjadi sekitar Rp800 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, mengungkapkan kondisi itu saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Oktober 2025.
“Kita dikurangi Rp101 miliar,” kata Hamka.
Menurutnya, penurunan TKD tersebut berpotensi mempengaruhi pelaksanaan berbagai program prioritas yang telah dirancang oleh Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto. Beberapa agenda pembangunan kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan secara penuh pada tahun mendatang.
Selain itu, beban fiskal daerah semakin berat dengan adanya kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mencapai sekitar Rp67 miliar, ditambah P3K paruh waktu sebesar Rp10 miliar.
“Meski sulit di tengah kondisi efisiensi, kami pemerintah kota tetap berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan seluruh program prioritas bapak Wali Kota,” tegasnya.
Hamka menambahkan, meskipun kebijakan efisiensi anggaran cukup memberatkan, Pemkot Parepare tetap mendukung sepenuhnya kebijakan dan program nasional Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Parepare akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi. Penerapan sistem pembayaran digital juga terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah.
“Kita akan optimalisasi PAD. Penerimaan pajak dan retribusi kami terapkan sistem digital untuk mencegah kebocoran. Kolaborasi dan sinergitas antara satuan kerja akan meningkatkan PAD,” jelasnya.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap stabilitas fiskal tetap terjaga dan program pembangunan prioritas dapat terus berjalan meski dalam keterbatasan anggaran.
“Kami optimistis, dengan kerja sama dan efisiensi yang tepat, Parepare tetap bisa tumbuh dan berbenah,” tutup Hamka. (**)
