TAPANULI SELATAN – Penanganan kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang berada di bawah kewenangan hukum Polres Tapanuli Selatan menuai sorotan tajam. Penegak hukum dinilai tidak berani menelusuri lebih dalam hingga ke aktor intelektual di balik jaringan tersebut, dan hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.
Pernyataan tegas dilontarkan oleh Muhammad Zulfahri Tanjung, aktivis sekaligus Humas Media Online Seiber Indonesia (MOSI) yang kerap mengkritik kinerja penegakan hukum. Ia mempertanyakan keseriusan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., beserta jajarannya dalam membongkar sindikat yang merugikan keuangan negara ini.
“Bagaimana kabar kasus BBM bersubsidi di Padang Lawas Utara, Pak Kapolres? Kalau memang tidak punya keberanian untuk mengungkapnya sampai ke akar permasalahan, katakan saja terus terang kepada masyarakat,” tegasnya.
Zulfahri menegaskan bahwa pendapat ini mencerminkan aspirasi masyarakat luas yang mendesak aparat tidak berhenti pada penangkapan pemain lapangan saja. Ia menekankan, mengungkap aktor intelektual adalah kunci utama untuk memutus rantai korupsi subsidi energi yang diperkirakan merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Kepolisian harus mengusut hingga ke otak di baliknya. Jangan hanya puas menangkap supir atau kurir. Itu tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas,” tambahnya.
Alasan Koordinasi dengan Pertamina Dipertanyakan
Sorotan juga ditujukan terhadap pernyataan kepolisian yang menyebut masih menunggu koordinasi dengan PT Pertamina dalam mengembangkan penyidikan. Menurut Zulfahri, hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar dan diduga menjadi alasan untuk memperlambat penanganan kasus.
“Apakah Kapolres tidak memahami batas kewenangan Polri sepenuhnya? Peran Pertamina hanya sebatas memberikan data kerugian negara dan bukti teknis untuk memperkuat berkas perkara, bukan menjadi penentu jalannya penyidikan,” jelasnya.
Ia menilai, menyembunyikan diri di balik alasan koordinasi dengan Pertamina justru terkesan sebagai upaya pengalihan opini agar kasus tidak bergerak maju.
Dikhawatirkan Hanya Menjadikan Supir Sebagai Kambing Hitam
Lebih lanjut, Zulfahri menilai penanganan kasus ini ibarat “berani menunjuk tapi tidak mampu melihat”. Ia khawatir pelaku lapangan justru dijadikan kambing hitam, sementara mereka yang mendapatkan keuntungan besar dan mengatur jalannya penyalahgunaan tetap bebas beraktivitas.
“Apakah harus supir yang dikorbankan sendirian? Ini yang membuat masyarakat meragukan keseriusan penegakan hukum. Kami ingin kepolisian bekerja secara profesional, transparan, dan berani menindak siapa pun tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari pihak Polres Tapanuli Selatan terkait kritik dan pertanyaan yang disampaikan tersebut.
(TIM/Ayu)
