SINJAI, KOSONGSATUNEWS.COM, – Sejumlah jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk kalangan pensiunan birokrasi yang pernah mengabdi di pemerintahan daerah.
Dalam perbincangan dengan kosongsatunews.com, Selasa (9/6/2026), seorang pensiunan birokrasi Kabupaten Sinjai mengaku heran dengan belum terisinya sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemkab Sinjai.
“Bisa tidak didapat infonya misteri kelambatan pengisian jabatan di Pemkab Sinjai?” ungkapnya saat berdiskusi dengan wartawan Selasa,(9/6/2026).
Menurutnya, lamanya kekosongan jabatan tersebut mulai menimbulkan pertanyaan di kalangan aparatur sipil negara maupun masyarakat. Ia bahkan menyebut para kepala OPD mulai bertanya-tanya mengenai arah kebijakan penataan birokrasi yang akan ditempuh pemerintah daerah.
“Iye, sudah bingung para kepala OPD,” ujarnya.
Pensiunan birokrasi tersebut juga menyoroti dampak yang mungkin muncul akibat belum adanya kepastian pengisian jabatan definitif pada sejumlah OPD. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
“Kasian itu bupati,” katanya.
Ia menilai, jika situasi tersebut terus berlarut tanpa adanya penjelasan yang memadai, sebagian pihak bisa saja menafsirkan bahwa terdapat keraguan dalam mengambil keputusan terkait penataan birokrasi.
“Seperti tidak ada keberanian bersikap,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai spekulasi yang berkembang tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, keterbukaan informasi dari pihak yang berwenang sangat penting untuk menghindari munculnya prasangka yang tidak berdasar.
“Itu yang mesti diungkap agar jangan ada prasangka negatif terhadap pemimpin kita,” tegasnya.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah pada dasarnya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan regulasi kepegawaian serta kebutuhan organisasi.
Karena itu, publik berharap Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut, termasuk langkah-langkah yang sedang dipersiapkan untuk mengisi jabatan yang masih kosong.
Kejelasan informasi dinilai penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat maupun aparatur sipil negara. Penjelasan resmi juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan penataan birokrasi yang sedang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Hingga berita ini ditulis, kosongsatunews.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai terkait alasan belum dilaksanakannya pengisian sejumlah jabatan kepala OPD yang saat ini masih kosong atau dijabat oleh pelaksana tugas.(Yusuf Buraerah)
