MAKASSAR, KOSONGSATUNEWS.COM — M Taufik Hidayat menyambut baik rencana koordinasi LPSK dengan Polrestabes Makassar dan KPK. Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan hak-haknya sebagai pelapor dugaan korupsi tetap diperhatikan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya menyambut baik langkah LPSK yang akan berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar dan KPK. Ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi warga yang berani melaporkan dugaan korupsi. Saya bukan penjahat, saya adalah pelapor yang meminta perlindungan hukum,” ujar Taufik.
Ia berharap koordinasi tersebut dilakukan sebelum perkara memasuki tahapan hukum berikutnya, sehingga seluruh lembaga yang menangani perkara mengetahui adanya permohonan perlindungan yang sedang diproses LPSK.
“Saya siap mengikuti proses hukum sepanjang dilakukan secara adil, transparan dan berdasarkan alat bukti. Tetapi saya juga meminta agar posisi saya sebagai pelapor dugaan korupsi tidak diabaikan,” katanya.
Publik Menunggu Kejelasan LPSK dan KPK
Perkara Taufik kini menjadi perhatian karena terdapat dua proses yang berjalan secara bersamaan, yakni proses pidana yang menempatkannya sebagai tersangka serta permohonan perlindungan kepada LPSK sebagai pelapor dugaan korupsi.
Situasi tersebut membuat koordinasi antarlembaga menjadi penting.
LPSK diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tahapan permohonan perlindungan Taufik. Sementara KPK diharapkan menjelaskan secara resmi perkembangan laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan Taufik.
Di sisi lain, Polrestabes Makassar juga memiliki kewajiban memastikan proses hukum berjalan profesional dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik tidak membutuhkan kesimpulan sepihak.
Publik membutuhkan kepastian bahwa hukum bekerja berdasarkan fakta, bukti dan prosedur—bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan tertentu.
Dugaan Retaliasi Harus Diuji, Bukan Diabaikan
Istilah retaliasi atau tindakan pembalasan terhadap pelapor menjadi salah satu isu utama dalam perkara ini.
Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Begitu pula sebaliknya, proses pidana terhadap Taufik tidak boleh langsung dianggap sebagai kriminalisasi tanpa adanya bukti yang mendukung kesimpulan tersebut.
Dua kepentingan tersebut harus ditempatkan secara berimbang.
Apabila aparat penegak hukum memiliki bukti kuat mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Taufik, proses hukum harus berjalan. Tetapi apabila terdapat indikasi bahwa proses tersebut berkaitan dengan tindakan pembalasan atas laporan dugaan korupsi, maka dugaan itu juga harus diperiksa secara serius.
Di sinilah fungsi LPSK dan koordinasi dengan KPK menjadi penting.
Jangan Sampai Pelapor Korupsi Takut Berbicara
Kasus Taufik Hidayat pada akhirnya bukan hanya mengenai dirinya.
Perkara ini juga menyentuh persoalan yang lebih besar: seberapa kuat negara memberikan perlindungan kepada warga yang berani menyampaikan dugaan korupsi?
Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian masyarakat untuk memberikan informasi. Karena itu, mekanisme perlindungan terhadap pelapor harus berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada formalitas administratif.
Jika seorang pelapor menghadapi ancaman atau pembalasan, negara harus memiliki mekanisme untuk memeriksa dan memberikan perlindungan sesuai kewenangannya.
Sebaliknya, jika seorang pelapor juga diduga melakukan tindak pidana lain, proses hukum tetap harus dijalankan secara profesional tanpa mengabaikan hak-haknya sebagai warga negara.
Bola Kini di Tangan Lembaga Penegak Hukum
Dengan adanya rencana koordinasi LPSK dengan Polrestabes Makassar dan KPK, publik kini menunggu langkah konkret ketiga lembaga tersebut.
LPSK ditunggu keputusan dan tindak lanjut atas permohonan perlindungan. KPK ditunggu kejelasan mengenai status laporan dugaan korupsi. Sementara aparat penegak hukum dituntut memastikan proses perkara Taufik berlangsung objektif, transparan dan sesuai hukum.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Tetapi tidak boleh pula hukum digunakan secara tidak semestinya terhadap seseorang hanya karena ia menyampaikan laporan dugaan tindak pidana.
Pada akhirnya, hukum harus berdiri di atas bukti, bukan kepentingan.
Dan jika benar terdapat persoalan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan korupsi, maka persoalan tersebut harus dibuka secara terang melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Kasus Taufik Hidayat kini menjadi ujian: apakah keberanian melaporkan dugaan korupsi mendapatkan perlindungan negara, atau justru membuat masyarakat berpikir dua kali untuk berbicara? . (**)
