DPRD Sidrap Soroti Lambatnya Pembahasan APBD 2027

SIDRAP, KOSONGSATUNEWS.COM, — Lambatnya proses penyusunan dan penyerahan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan DPRD Sidrap.

Pasalnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya telah menjanjikan pembahasan APBD 2027 bersama DPRD dimulai pada akhir September 2026.

Namun, hingga memasuki pertengahan November, dokumen anggaran tersebut belum juga diserahkan untuk dibahas bersama legislatif.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD mengingat waktu pembahasan semakin terbatas.

Sesuai ketentuan, persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 harus dilakukan paling lambat 30 November 2026.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap, Sunandar Priyoetmojo, melalui Kepala Bidang Anggaran, Fadli Yakub, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor.

Salah satunya berkaitan dengan informasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan APBD.

Fadli menyebutkan, kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan APBD Sidrap mencapai sekitar 71 persen. Sementara itu, rancangan alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat baru diterbitkan pada 29 September 2026.

“Berbagai faktor yang menjadi kendala, salah satunya informasi TKD atau transfer dari pusat yang juga baru masuk. Apalagi sekitar 71 persen pendapatan APBD kita bersumber dari transfer pemerintah pusat,” jelas Fadli di ruang kerjanya pada Selasa, 10 November 2026, siang.

Selain persoalan informasi transfer dari pemerintah pusat, pihaknya juga masih melakukan pembenahan sejumlah data yang diperlukan dalam proses penyusunan anggaran.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap mendorong agar dokumen APBD 2027 segera disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

“Kita tetap dorong untuk pembahasan APBD ke DPRD sebelum batas waktu paling lambat 30 November sesuai petunjuk teknisnya. Mungkin minggu depan sudah bisa kita dorong ke DPRD,” pungkasnya. (MDS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *