KOSONGSATUNEWS.COM — MINSEL, Pelaksanaan pengukuran tanah oleh Pemerintah Desa Tenga, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Sabtu 21 November 2026 batal dilaksanakan, karena dicegat oleh warga yang merasa memiliki hak atas objek tanah yang akan di lakukan pengukuran.

Sesuai pantauan wartawan media ini yang turun langsung ke lokasi pengukuran tanah yang dimohonkan oleh pihak Keluarga Siltje Ransulangi tepatnya lingkungan 8 Desa Tenga, saat Pemerintah Desa yang di pimpin langsung oleh Hukum Tua Billy Pioh bersama perangkat Desa akan melaksanakan pengukuran langsung di cegat oleh Pihak Keluarga Devie Grace Sondang.
Recky Ruus salah satu Ahli Waris di lokasi saat di wawancarai mengatakan bahwa Alasan kami mencegah pengukuran saat ini, karena kami punya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 208 K/Pdt/2009. Yang putusannya memenangkan Pihak Devie Grace Sondang kata Recky.
Dipihak Pemohon Pengukuran Tanah, Otniel Assa salah satu anak dari Sultje Ransulangi mengatakan bahwa Pihaknya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 59 PK/Pdt/2015. Dimana pada putusan PK Membatalkan Kasasi nomor 208 K/Pdt/2009 artinya yang menang di Sengketa Perdata Nomor 11/Pdt.G/2002/PN. TDO adalah Pihak kami yakni Siltje Ransulangi dan itu sudah Inkrah, apalagi lahan ini kami yang kuasai sejak eksekusi tahun 2007 kata Otniel Assa.
Hukum Tua Billy Pioh saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa Pihak Pemerintah sudah melaksanakan apa yang di mohonkan oleh Keluarga Siljte Ransulangi untuk mengukur tanah mereka, sesuai Putusan PK Mahkamah Agung nomor 59 PK/Pdt/2015. Kami selaku Pemerintah akan melaksanakan apa yang sudah ada putusan Pengadilan apalagi sudah Inkrah. Hanya saja ketika dilapangan terjadi pencegahan dari pihak lain yang merasa berhak maka dengan memperhatikan situasi dan kondisi aturan maka kami tidak jadi melaksanakan pengukuran pada saat ini dan akan kami tuangkan di berita acara kata Hukum Tua.
Dan dari pihak Pemerintah Desa Tenga akan memfasilitasi mediasi para pihak untuk duduk bersama mencari solusi, tapi tentunya tidak akan mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung RI, apapun yang sudah di putuskan oleh lembaga Peradilan tentunya akan kami laksanakan sesuai Prosedur yang berlaku, serta menghimbau kepada warga untuk tidak main hakim sendiri yang akan berdampak Pidana tutup Hukum Tua Billy Pioh. (SS)



















