PANGKEP, kosongsatunews.com — Di tengah hiruk-pikuk seremoni kenegaraan yang berlangsung pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta, nama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali mencuat ke panggung nasional. Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang dianugerahkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyematan penghargaan itu dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Bagi banyak kepala daerah, penghargaan negara merupakan simbol prestise. Namun bagi Pangkep, penghargaan ini dibaca lebih jauh sebagai pengakuan terhadap sektor yang selama bertahun-tahun menjadi denyut utama kehidupan masyarakat: kelautan dan perikanan.
Satyalancana Wira Karya bukan penghargaan yang diberikan secara seremonial semata. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada individu yang dinilai memiliki karya nyata, dedikasi, serta kontribusi besar dalam bidang pembangunan tertentu yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara. Proses penilaiannya juga melibatkan verifikasi berlapis dan peninjauan lapangan dari sejumlah lembaga pemerintah.
Dalam sejumlah dokumen dan laporan verifikasi, Pemerintah Kabupaten Pangkep dinilai berhasil mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program pemberdayaan pembudidaya, penguatan balai benih ikan, revitalisasi sarana produksi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan. Program-program tersebut disebut memberi dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat pesisir dan sektor perikanan daerah.
Yusran Lalogau sendiri menyebut penghargaan itu sebagai motivasi untuk terus bekerja bagi daerah. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan Pangkep merupakan kekuatan yang harus terus dikembangkan agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Di balik penghargaan tersebut, terdapat pesan yang lebih luas. Di tengah persaingan pembangunan antarwilayah, daerah kerap menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Jarak antarpulau, akses distribusi, hingga kebutuhan infrastruktur yang berbeda membuat pembangunan membutuhkan strategi khusus. Karena itu, ketika sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian nasional melalui penghargaan ini, publik melihatnya sebagai sinyal bahwa potensi wilayah pesisir tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan.
Ucapan selamat pun mengalir dari berbagai unsur pemerintah daerah. Salah satunya datang dari jajaran BAPPERIDA Kabupaten Pangkep yang secara terbuka menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Penghargaan itu disebut sebagai buah dedikasi, pengelolaan, pengembangan, serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Namun sebagaimana lazimnya penghargaan publik, capaian itu pada akhirnya akan diuji oleh ekspektasi masyarakat. Penghargaan negara bukanlah garis akhir, melainkan penanda bahwa publik berharap program-program yang telah mendapat pengakuan nasional mampu terus menghasilkan manfaat yang nyata di tingkat akar rumput.
Di Kabupaten Pangkep yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan dan gugusan pulau, penghargaan tersebut kini menjadi simbol harapan baru: bahwa pembangunan pesisir dan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat terus bergerak seiring dengan pengakuan yang diberikan negara.(Yusuf Buraerah)
