OPINI, kosongsatunews.com – Kematian seorang siswi di kawasan wisata Apparalang bukan sekadar sebuah kecelakaan yang berakhir dengan duka. Peristiwa itu telah membuka ruang diskusi yang jauh lebih luas tentang bagaimana sebuah destinasi wisata dikelola, bagaimana negara hadir di dalamnya, dan bagaimana uang publik digunakan selama bertahun-tahun.
Selama ini Apparalang dikenal sebagai salah satu ikon wisata Bulukumba. Tebing batu yang menjulang di atas laut menjadi magnet yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Keindahan alamnya dipromosikan, dikunjungi, dan menjadi kebanggaan daerah.
Namun sebuah tragedi sering kali memiliki cara sendiri untuk membuka fakta-fakta yang selama ini tersembunyi di balik narasi keindahan.
Tidak lama setelah insiden yang merenggut nyawa seorang pelajar tersebut, publik mengetahui bahwa kawasan Apparalang ternyata pernah mendapat dukungan APBD sekitar Rp1,5 miliar pada periode 2013 hingga 2016. Belakangan terungkap pula adanya bantuan CSR PLN sebesar Rp150 juta untuk pengembangan fasilitas wisata.
Artinya, negara dan berbagai lembaga publik bukanlah pihak yang asing bagi Apparalang. Negara pernah hadir melalui anggaran. BUMN pernah hadir melalui program tanggung jawab sosial. Infrastruktur dibangun. Fasilitas ditambahkan. Kawasan berkembang.
Tetapi kemudian muncul pernyataan yang mengejutkan. Pemerintah daerah menyebut pengelolaan kawasan wisata tersebut tidak memiliki izin resmi atau ilegal.
Di titik inilah logika publik mulai bekerja.
Jika benar pengelolaan kawasan tersebut tidak memiliki legalitas yang memadai, bagaimana mungkin aktivitas wisata dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas?
Bagaimana mungkin berbagai bantuan pembangunan dapat masuk ke kawasan tersebut?
Bagaimana mungkin promosi wisata terus berjalan?
Dan yang paling penting, di mana posisi pemerintah selama semua itu berlangsung?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyudutkan siapa pun. Pertanyaan itu muncul secara alami karena masyarakat melihat adanya dua fakta yang berjalan beriringan tetapi terasa sulit dipahami.
Di satu sisi negara mengucurkan anggaran.
Di sisi lain negara menyatakan pengelolaannya bermasalah.
Jika kedua fakta itu benar, maka sesungguhnya yang perlu dievaluasi bukan hanya pengelola kawasan wisata, tetapi juga sistem pengawasan pemerintah itu sendiri.
Sebab mustahil sebuah kawasan wisata berkembang menjadi destinasi terkenal tanpa diketahui pemerintah.
Mustahil pula berbagai bantuan pembangunan mengalir tanpa adanya proses administrasi dan koordinasi yang melibatkan banyak pihak.
Karena itu, persoalan Apparalang hari ini tidak boleh dipersempit hanya pada pertanyaan siapa yang salah dan siapa yang benar.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh fakta dibuka secara transparan kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui untuk apa APBD Rp1,5 miliar itu digunakan.
Masyarakat berhak mengetahui apa saja yang dibangun melalui bantuan CSR PLN.
Masyarakat berhak mengetahui status seluruh aset yang telah dibangun menggunakan dana publik.
Dan masyarakat juga berhak mengetahui mengapa persoalan legalitas baru menjadi sorotan besar setelah terjadi tragedi yang merenggut nyawa.
Dalam negara yang sehat, transparansi bukan ancaman. Transparansi justru menjadi alat untuk memulihkan kepercayaan publik.
Karena itu, membuka seluruh dokumen penganggaran, bantuan, dan pengelolaan Apparalang bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti.
Sebaliknya, langkah itu akan menjadi bukti bahwa pemerintah, pengelola, dan seluruh pihak yang terlibat memiliki komitmen untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi.
Tragedi yang menimpa seorang siswi tentu tidak dapat diputar kembali. Nyawa yang hilang tidak dapat digantikan oleh apa pun.
Namun jika dari tragedi itu lahir keberanian untuk membuka seluruh fakta, mengevaluasi tata kelola, memperbaiki sistem keselamatan, dan menertibkan penggunaan dana publik, maka setidaknya ada pelajaran besar yang bisa diambil.
Sebab pada akhirnya, persoalan terbesar Apparalang bukan hanya soal tebing, ombak, atau wisata.
Persoalan terbesar yang sedang diuji adalah sejauh mana negara mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang pernah ditanamkan di sana, dan sejauh mana keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas di atas segala kepentingan lainnya.
Redaksi, 10 Juni 2026
Penulis: Muhammad Yusuf Buraearah, SH.
(Redaktur Kriminal Kosongsatunews.com)
