Gowa – Dinamika politik lokal akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan memprihatinkan, di mana ruang diskusi publik mulai digeser oleh polemik yang menyentuh ranah privat tokoh. Dalam konteks ini, Sekretaris DPC PERADI Sungguminasa, Kasnurda .D, S.H. beri peringatan keras mengenai potensi degradasi fungsi pengawasan legislatif jika terus terdistraksi oleh isu-isu non-struktural.
Menurutnya, peran kunci DPRD terletak pada kemampuannya mengawasi tiga pilar utama: kepatuhan hukum kebijakan daerah, efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mutu pelayanan publik. Ketika fokus bergeser ke aspek moralitas pribadi tanpa dasar hukum yang jelas dan proporsional, maka terjadi pelecehan terhadap esensi demokrasi itu sendiri.
“Masalah pribadi atau moral seorang pemimpin daerah adalah ranah hukum dan etik, bukan komoditas politik untuk menyerap perhatian publik,” kata Kasnurda. Ia menilai bahwa penggunaan isu privat sebagai alat politik berpotensi mengaburkan kegagalan nyata dalam penyerapan anggaran maupun lambatnya pembangunan daerah.
Sekretaris PERADI Sungguminasa mengajak seluruh elemen, khususnya anggota DPRD, untuk segera melakukan “”course correction”. Kritik terhadap eksekutif harus tajam, faktual, dan terukur pada dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, bukan pada kehidupan pribadinya. Lembaga legislatif diharapkan mampu berdiri di atas kepentingan pihak mana pun, menjaga integritas institusi, dan menolak masuk ke dalam jurang politisasi isu sensitif yang tidak relevan dengan tugas negara.
“Masyarakat Gowa sedang menunggu jawaban atas pertanyaan mendasar: Bagaimana meningkatkan kesejahteraan? Bagaimana memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan? Bukan mereka yang bertanya tentang kehidupan privat penguasa,” tutupnya
(Syahrir)
