MAKASSAR — Pergantian kepengurusan di tubuh DPD II Partai Golkar Kota Makassar ternyata menyisakan persoalan yang harus segera dibenahi pengurus baru,Sangat Memalukan
Sejumlah tunggakan pembayaran yang disebut merupakan peninggalan kepengurusan sebelumnya kini menjadi beban administrasi yang harus dihadapi pengurus baru.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, sejumlah kewajiban pembayaran belum diselesaikan oleh pengurus lama.
Diantaranya tunggakan pembayaran layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang disebut mencapai sekitar Rp50 juta, hingga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Kota Makassar selama tiga tahun.
Persoalan tersebut dibenarkan oleh sejumlah pengurus baru DPD II Golkar Kota Makassar saat dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026). Mereka mengungkapkan adanya sejumlah kewajiban pembayaran yang disebut belum diselesaikan oleh kepengurusan sebelumnya telah meninggalkan golakr.
Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi selama kepengurusan lama.
Terlebih, kantor partai yang seharusnya menjadi pusat aktivitas dan pelayanan organisasi justru disebut masih menyimpan sejumlah kewajiban pembayaran.
Sejumlah pengurus baru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku keberatan apabila seluruh beban tunggakan tersebut harus dipikul oleh kepengurusan yang baru terbentuk.
“Ini persoalan yang terjadi pada masa kepengurusan sebelumnya. Mengapa pengurus baru harus ikut menanggung beban utang yang bukan menjadi tanggung jawab mereka? Seharusnya persoalan ini dijelaskan dan diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab pada masa itu,” ungkap salah seorang pengurus.
Mereka juga mempertanyakan bagaimana sejumlah tunggakan tersebut bisa terjadi, sementara organisasi memiliki dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol dan dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD kota Makassar.
Namun, sumber tersebut belum memberikan rincian mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pembayaran, maupun penyebab munculnya tunggakan yang dimaksud.
Persoalan ini dinilai perlu segera ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di internal partai.
Pengurus baru juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh, termasuk mencocokkan bukti transaksi, tagihan, serta kewajiban pajak kantor.
MINTA KLARIFIKASI PENGURUS LAMA
Agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik sepihak, pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai asal-usul tunggakan tersebut, termasuk status pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran organisasi.
Sebab, pergantian kepengurusan semestinya menjadi momentum pembenahan organisasi, bukan justru mewariskan persoalan administrasi yang belum memiliki kejelasan penyelesaian.
Publik dan kader Golkar tentu berharap kantor partai berlambang pohon beringin tersebut dapat dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (**)
