KONAWE UTARA — Penetapan ruas jalan di Desa Pusuli, Kecamatan Andowia, sebagai jalan kabupaten melalui SK Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2022 menyisakan persoalan serius terkait kepastian hukum atas tanah masyarakat yang digunakan sebagai badan jalan.
Al Alam menilai, penetapan status jalan tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan masyarakat. Jika pengadaan tanah, pelepasan hak, dan pembayaran ganti kerugian belum diselesaikan, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan serta memastikan perlindungan hak pemilik lahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. 
Sorotan lain tertuju pada Dinas Perhubungan Konawe Utara yang diduga memberikan izin atau persetujuan lintas kepada pihak perusahaan. Legalitas kebijakan tersebut perlu diuji, terutama terkait dasar kewenangan, kajian teknis, kelas jalan, daya dukung, serta pembatasan tonase kendaraan.
Menurut Al Alam, terdapat sejumlah aspek yang patut diperiksa, yakni dugaan pengabaian hak masyarakat, ketidaktertiban administrasi penetapan jalan, kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin lintas, serta pelanggaran ketentuan kelas jalan dan muatan kendaraan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.
*ALAM DESAK TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN*
Al Alam mendesak Bupati Konawe Utara, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan untuk membuka dokumen SK Bupati Nomor 199 beserta peta ruas jalan, menjelaskan status hukum tanah masyarakat, mengungkap dokumen persetujuan lintas perusahaan, serta melakukan evaluasi teknis dan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran administrasi oleh pejabat terkait.
“Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Pemerintah tidak boleh menetapkan status jalan tanpa memastikan penyelesaian hak atas tanah. Begitu pula pemberian akses kepada perusahaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kepentingan investasi berjalan, sementara hak masyarakat justru terabaikan,” tegas Al Alam. (**l
